Indonesia Halal Watch: Meski Gratis, Sertifikasi Halal Harus Sesuai Standar

gomuslim.co.id– Kehadiran sertfikasi halal pada sebuah produk seperti pakaian, makanan, kosmetik bahkan obat-obatan menjadi sangat penting. Pasalnya, keberadaan logo halal serta sertifikasi halal menjadikan sebuah ras kepercayaa bagi setiap konsumen muslim untuk mengkonsumsinya.

Sertifikasi halal juga sangat dibutuhkan oleh para pelaku Usaha kecil Menengah (UKM) yang menjual berbagai macam produk halal. Hal ini dikarenakan dengan adanya sertifikasi halal tentu akan semakin membantu mereka dalam mengembangkan bisnis dan usahanya, apalagi saat ini industri produk halal memiliki sebuah potensi yang besar dalam hal nilai transaksi.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah memberikan sebuah apresiasi atas langkah yang dilakukan oleh LPPOM MUI Jawa Timur yang menawarkan sertifikasi secara cuma-cuma. Namun, ia mengingatkan walau sertifikasi diberikan gratis, proses sertifikasi harus tetap dilakukan sesuai standar yang berlaku.

"Kita bersyukur dengan langkah itu, tapi pemeriksaan harus tetap dilakukan secara akurat dan benar," kata Ikhsan kepada awak media, Kamis (08/12).

Menurutnya, langkah pemberian sertifikat secara cuma-cuma merupakan suatu inisiatif yang mulia, namun prosesnya juga harus tetap dilakukan pemeriksaan secara seksama. Terlebih lagi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memang memiliki produk yang sederhana, sehingga prosesnya bisa lebih cepat.

Lebih lanjut, Ikhsan juga menekankan, proses sertifikasi harus dilakukan seperti biasa, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena ketepatan proses sertifikasi akan lebih mempermudah masyarakat mendapatkan jaminan, baik dari kehalalan maupun kesehatan produk itu sendiri.

"Jangan karena gratis, prosesnya (sertifikasi halal) dilakukan tanpa mengikuti syariat yang benar," ujar Ikhsan.

Tidak hanya itu, Ikhsan juga berujar bahwa semestinya UMKM memang sudah mendapatkan sertifikasi secara cuma-cuma, lantaran biasanya memang cuma memiliki modal dan usaha yang kecil. Jangan sampai, pelaku UMKM justru merasa memiliki beban yang besar, cuma karena memikirkan biaya sertifikasi yang harus dikeluarkan.

Ikhsan menambahkan kebijakan satu pintu dan pengurusan secara cuma-Cuma juga sesuai pula dengan amanat yang terdapat di Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yaitu meningkatkan daya saing UMKM. Maka itu, ia berharap ide-ide itu dapat segera diterapkan, sehingga pendapatan UMKM pun meningkat.

Untuk diketahui, selain Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta juga telah membebaskan pembayaran dalam hal pengurusan sertifikasi halal. “Menggratiskan pembuatan sertifikasi halal bagi UKM merupakan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Prodak Halal (UU JPH),” ujar Wakil Direktur LPPOM MUI Osmena Gunawan, beberapa waktu lalu.

Untuk mengurus sertifikat halal sendiri, Osmena mengungkapkan, sebaiknya para pelaku usaha berkoordinasi dengan LPPOM MUI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Osmena menjelaskan hanya dibutuhkan kejujuran terkait dengan bahan-bahan yanag digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Kemudian diadakan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyembelihan dan sebagainya. Pengguna bisa langsung mengetik sms berupa format halal (spasi) nama produk dan kirim ke 955555. (ari/dbs)


Back to Top