Gelar Mudzakarah Perhajian Nasional, Pedoman Badal Haji Segera Dibukukan Kemenag

gomuslim.co.id- Ibadah haji merupakan rukun kelima dalam Islam. Pelaksanaan ibadah setahun sekali itu tentu tak luput dari berbagai persoalan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) terus memperbaiki regulasi dan kebijakan mengenai tata kelola ibadah haji. Baru-baru ini, Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah berencana menerbitkan buku pedoman haji.

Pedoman tersebut berawal dari hasil pertemuan yang mendiskusikan berbagai masalah (Mudzakarah) perhajian nasional pada Agustus lalu. Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis dalam siaran persnya, di Citradream, Bintaro, Kamis (08/12).

Sebelumnya, Muzakarah perhajian ini telah diselenggarakan awal Agustus lalu dan dibuka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Saat itu, Kemenag mengundang para ahli, ulama, hingga kalangan akademisi untuk membahas persoalan pembadalan haji secara khusus.

Menurut Muhajirin, regulasi tentang badal haji yang sudah ditetapkan pemerintah dikaji dan direview ulang berdasarkan ketentuan syariah. Hasil muzakarah tersebut saat ini dalam proses finalisasi dalam kegiatan Perumusan Hasil Mudzakarah untuk bisa diterbitkan sebagai pedoman. “Bapak Menteri berharap, dari hasil kajian tersebut, keluar panduan secara jelas perihal pembadalan haji,” ungkapnya.

Sementara itu, Muhajirin mengungkapkan tim perumus sendiri terdiri dari para ulama, praktisi haji, dan juga tim dari Kementerian Kesehatan. “Insya Allah hasilnya akan dibukukan dan menjadi pedoman jemaah haji,” katanya.

Muhajirin menjelaskan persoalan badal haji ini perlu panduan agar masyarakat dalam melaksanakan badal memiliki dasar yang diambil. “Mudzakarah tersebut menghasilkan beberapa dasar fikhiyyah tentang badal haji. Dari rumusan fikhiyyah tersebut akan ditetapkan dalam bentuk regulasi. Jadi nanti jelas aturannya, menjadi panduan,” ujarnya.

Dia juga mencontohkan yang berkembang di masyarakat yaitu ketika anak ingin menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal. Hingga saat ini, kata dia, belum ada panduan khusus yang mengatur pelaksanaannya. “Misalnya siapa yang harus dibadalkan dan siapa yang harus membadalkan. Pemerintah juga perlu untuk memikirkan terkait biaya. Sehingga terdapat patokan dam dan petugas secara serius melaksanakan badal sesuai dengan ketentuan syar'I,” paparnya.

“Dua kesimpulan besar itu nanti akan ada tim perumusan akhir. Nanti kita tindaklanjuti dengan penyusunan regulasi,” tambahnya. Muhajirin menutrukan, pemerintah menginginkan badal yang dilakukan masyarakat umum sama dengan haji reguler. Sampai saat ini badal oleh masyarakat umum belum ada peraturan dari segi perspektif perundang-undangan.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ali Taher mendukung langkah pemerintah menggelar mudzakarah perhajian yang membahas persoalan badal haji. Bila perlu, Majelis Ulama Indonesia bisa mengeluarkan fatwa perihal isu pembadalan haji. Tujuannya agar memiliki dasar hukum syariah.

Taher mendukung upaya mitra kerja DPR Komisi VIII tersebut untuk mengatasi persoalan pembadalan haji. Ia berharap, dari hasil kajian tersebut, keluar pedoman yang jelas. “Landasan hukumnya jelas, prosesnya jelas, lembaganya tepat sesuai dengan perintah undang-undang yang ada. Waktu pun jelas. Pelaksanaannya jelas,” imbuhnya. (njs/dbs)


Back to Top