Tingkatkan Layanan Publik, Menag Resmikan 29 Balai Nikah dan Manasik Haji di Sulawesi Selatan

gomuslim.co.id- Sebagai bagian dari Kementerian Agama (Kemenag), Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai peranan penting dalam memberikan layanan terhadap masyarakat. Berfungsi sebagai layanan pencatatan pernikahan, manasik haji, dan penyuluhan agama, KUA menjadi garda terdepan dalam layanan publik instansi pemerintah berslogan Ikhlas Beramal itu.

Baru-baru ini, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meresmikan 29 Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Gedung baru ini dibangun melalui pembiayaan SBSN Tahun Anggaran 2016. Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis di KUA Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Abd Wahid Thahir mengungkapkan, pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji berbasis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mensyaratkan status tanah harus atas sertifikat kepemilikan Kementerian Agama. “Dari 271 KUA yang sudah ada, 189 telah bersertifikat hak milik Kementerian Agama. Sementara 43 KUA masih berstatus pinjam, baik dari masyarakat maupun Pemda, 35 KUA berdiri di atas tanah wakaf, dan 4 KUA belum memiliki lahan/tanah,” ujarnya.

“Insya Allah akan kembali kita bangun melalui SBSN pada tahun 2017 sebanyak 27 lokasi,” tambahnya. Pada kesempatan sama, Menag menjelaskan peran KUA sebagai garda terdepan Kemenag dalam layanan publik harus terus ditingkatkan. “Ini sebagai upaya revitalisasi gedung KUA di seluruh Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Menag mengatakan terjadi peningkatan jumlah pembangunan gedung KUA di tahun 2016 ini. “Tahun 2015 lalu, kita hanya mampu membangun 26 gedung KUA di seluruh Indonesia. Tahun ini, alhamdulillah, ada 181 KUA yang kita bangun (di seluruh Indonesia). Pada 2017 nanti, setidaknya ada 256 KUA yang akan kita bangun dan berdayakan,” terangnya.

Saat ini, kata dia, Kemenag dinilai beberapa pihak mengalami perubahan ke arah yang kebih baik. “Perubahan ke arah lebih baik terus dilakukan. Dalam konteks KUA misalnya, selain penyediaan sarana dan prasarana, Kemenag juga telah menerbitkan regulasi baru tentang administrasi pencatatan nikah,” ungkapnya.

Sekarang, pernikahan yang dilakukan di KUA dan pada jam kerja, tidak dipungut biaya alias gratis. Jika diluar KUA, dikenakan biaya Rp 600 ribu dan langsung disetor ke rekening bank oleh calon pengantin. “Aturan ini berlaku sejak tahun lalu. Hingga oktober tahun ini, dalam waktu kurang dari 2 tahun, KUA, para penghulu kita telah menyumbang ke negara sebesar Rp 1,7 T,” tuturnya.

Selain itu, Menag juga menyinggung soal rumusan konsepsi tentang pendidikan pra nikah bagi setiap calon pasangan yang akan menikah. Menag menilai kursa pra nikah penting seiring terus meningkatnya angka perceraian, KDRT, serta menurunnya pemahaman tentang arti pernikahan. Jika tidak diantisipasi, dikhawatirkan kesucian dan kesakralan arti pernikahan akan hilang dan nikah menjadi sesuatu yang biasa saja.

“Ada pasangan nikah, baru beberapa bulan, karena memandang ada masalah dan tidak cocok, maka dengan mudah cerai lalu kenal lawan jenis lagi, nikah lagi cerai lagi. Padahal Islam memandang, pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan suci, disamping juga mempunyai misi bagaimana keluarga dibangun,” jelasnya.

Menag memandang, para remaja yang akan menikah perlu mendapat pengetahuan lebih dahulu tentang hak suami-istri, konsepsi tentang anak, larangan kekerasan dalam keluarga, dan lainnya. “Kita harus mengajarkan esensi pernikahan, agar ke depan, generasi kita tidak lemah,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga memberikan santunan kepada siswa miskin, sebelum menggunting pita dan menandatangani prasasti peresmian 29 KUA. Turut hadir dalam Peresmian tersebut, Dirjen Pendis, Sesditjen Bimas Islam, Rektor UIN Makassar, Kakanwil Kemenag Sulsel, Bupati Wajo, DPRD Wajo, Kakankemenag Kabupaten Wajo, serta 29 Kepala KUA yang mendapatkan bantuan SBSN dan masyarakat umum. (njs/kemenag/dbs)


Back to Top