Kembangkan Ekonomi Pesantren, Kemenag Mulai Susun Roadmap

gomuslim.co.id- Keberadaan pesantren mempunyai peranan penting dalam memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Namun, hadirnya instansi pendidikan Islam tertua di Tanah Air itu belum diimbangi dengan kekuatan ekonomi yang memadai. Untuk menyikapi persoalan ini, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Pendidikan Islam menyusun roadmap pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Penyusunan ini dilakukan bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI).

Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan, penyusunan roadmap ini merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman antara Kemenag dan Bank Indonesia tentang Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren. Nota kesepahaman ini telah ditandatangani oleh Menag Lukman Hakim dan Gubernur Bank Indonesia pada 5 November 2014 silam.

“Nota kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kapabilitas dan ketrampilan lembaga pondok pesantren melalui bantuan teknis berupa pelatihan, pendampingan kelembagaan dan pengelolaan keuangan, serta peningkatan kewirausahaan para santri,” ujarnya dalam seminar Roadmap Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren di Surabaya, Kamis (22/12) kemarin.

Seminar ini diikuti oleh pengasuh pondok pesantren dan perwakilan PWNU se-Indonesia. “Kerjasama ini juga sebagai langkah konkrit untuk mendorong pondok pesantren sebagai penggerak sekaligus berperan sebagai instrumen sektor riil penguat ekonomi berbasis masyarakat,” tambah Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.

Penyusunan roadmap, lanjutnya, merupakan tahapan lanjutan yang bertujuan menjaring masukan sekaligus merumuskan bentuk strategi pengembangan kapasitas ekonomi pesantren. Rumusan strategi ini difokuskan pada formula kesinambungan operasional dukungan peningkatan kualitas pengajaran di pondok pesantren.

Sementara itu, Kepala Divisi Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Bambang Himawan menjelaskan tahapan pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Menurutnya, tahun 2015 2018 adalah membangun fondasi pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Terkait ini, telah dilakukan penelitian awal untuk memetakan permasalahan dan potensi ekonomi pesantren, serta penyusunan roadmap dan implementasi pada tingkat makro dan mikro.

“Rencanaya di tahun 2019 - 2021, hal ini untuk memperkuat strategi dan program dengan langkah mereplikasi pesantren yang terlibat dalam pilot project,” ujarnya.

Sedangkan tahapan pada tahun 2022 2024, menurut Bambang adalah mengimplementasikan secara luas, serta memposisikan model bisni kemandirian ekonomi pesantren sebagai salah satu keunggulan nasional. “Dari situ, diharapkan Indonesia menjadi kiblat ekonomi dan keuangan syariah regional,” tandasnya.

Pada kesempatan berbeda, pemerintah juga berjanji membentuk Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menopang kemandirian pondok pesantren dan menggerakkan ekonomi masyarakat. “Potensi pesantren di Indonesia luar biasa, terutama di Jatim. Kami akan membentuk IKM untuk mereka. Kami akan membantu mulai pelatihan, pendampingan, bantuan teknologi hingga akses pasar,” ungkap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai membuka NU Expo di JX Internasional Surabaya.

Dalam pemikiran Airlangga, IKM bisa dibentuk dengan menggabungkan beberapa pesantren dan melihat potensinya. Dia mencontohkan IKM khusus kerajinan kulit bisa dibentuk di Sidoarjo, sedangkan di Jember atau Banyuwangi bisa berupa dibentuk IKM kopi dan makanan. “Pendampingan akan kami lakukan bertahap, ada jangka pendek dan panjang. Yang penting, IKM ini jalan dan pesantren bisa mandiri,” ujarnya.

Airlangga juga meminta kalangan pondok pesantren tidak khawatir mengenai pemasaran. Menurut dia, pemerintah saat ini telah menyiapkan sarana-pemasaran berbasis internet, seperti website yang khusus untuk memasarkan produk-produk UKM. “Di Indonesia, model pemasaran seperti ini sudah berjalan bagus. Ada Bukalapak.com, Blibli. com, dan lainnya. Kebanyakan produk yang dipasarkan juga dari IKM. Nah nanti IKM juga kami buatkan website khusus,” katanya.

Pemerintah menargetkan jumlah IKM tumbuh mencapai 5,5 juta hingga 2019. Sampai saat ini jumlah IKM di Indonesia baru mencapai 3,8 juta. Karena itu, Kemenperin terus mendorong seluruh masyarakat berkreasi, berwirausaha, dan mendirikan industri kecil.

“Ini kita genjot terus sampai ada 20.000 IKM baru. Ini progres bagus. Pesantren juga harus menyusul. Sebab kalau IKM kuat, ekonomi bangsa juga akan maju. Gerakan ekonomi kerakyatan ini kita bangun terus,” imbuhnya. (njs/dbs)

 


Back to Top