Kanwil Kemenag DKI, BBPOM, dan LPPOM MUI Siap Bersinergi untuk Sertifikasi Produk Halal

gomuslim.co.id- Pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan terhadap konsumen Muslim dari produk yang tidak halal. Baru-baru ini, Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta serta Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menjalin kerja sama terkait sertifikat halal.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan di Ruang Rapat Balai Besar POM Jakarta, Kamis (29/12). Pemerintah berharap melalui kerjasama tersebut, jaminan kebutuhan pangan dan produk yang baik dan halal bagi masyarakat semakin terpenuhi. Demikian disampaikan Kepala BBPOM Jakarta, Dewi Prawitasari.

Dalam sambutannya, Dewi menggarisbawahi pentingnya pangan dan produk yang baik dan halal bagi masyarakat. Sinergi ketiga pihak penting karena masing-masing bisa berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Inilah pentingnya dilakukan sinergi tiga lembaga dalam memberikan jaminan produk halal dan baik bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dewi, sesuai kewenangannya, BBPOM Jakarta akan mengawal sisi thoyyibah (kualitas) suatu pangan atau produk. Sementara LPPOM MUI yang akan menangani proses sertifikasi halalnya. Adapun Kanwil Kemenag DKI Jakarta, berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kategori Halal. “Ketiganya mempunya peran penting dalam sertifikasi halal,” tambahnya.

Pada kesempatan sama, Kakanwil Kemenag DKI Jakarta, Abdurrahman menyampaikan, sertifikasi halal merupakan bentuk kehadiran negara untuk menjamin masyarakat mendapatkan pangan dan produk yang baik dan halal. Sertifikasi halal bukan hanya berguna bagi umat muslim, tapi juga bagi seluruh masyarakat apapun agamanya.

“Kanwil Kemenag DKI Jakarta siap untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pangan dan produk halal. Hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab Kanwil Kemenag DKI Jakarta untuk lebih dekat melayani umat. Kehalalan produk ini penting untuk seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur LPPOM MUI, Osmena Gunawan. Menurutnya, bahan konsumsi yang baik dan halal merupakan kebutuhan seluruh manusia, bukan hanya bagi umat muslim. “Halal ini memang sudah jadi kebutuhan banyak pihak, tidak hanya umat Islam saja,” katanya.

Dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, Osmena berharap proses sertifikasi halal di Jakarta semakin optimal. Dengan begitu, Jakarta sebagai ibukota negara dapat menjadi halal destination city bagi warganya dan bagi turis lokal maupun mancanegara. “Semoga ini menjadi awal yang baik untuk jadi percontohan bagi wilayah lain,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, hasil riset dari Indonesia Halal Watch terhadap seluruh restoran yang ada di Indonesia menunjukan, ada sekira 3.040 restoran belum memiliki sertifikat halal. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengungkapkan, dari 3.081 restoran yang ada di Indonesia hanya 46 restoran yang telah memiliki sertifikat halal dari MUI.

“Itu temuan yang ada,” tuturnya di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta. Ikhsan menjelaskan, banyak pula restoran menyediakan makanan halal namun juga menyediakan menu non halal. Padahal sesuai ketentuan produk halal tidak boleh tercampur atau terkontaminasi bahan-bahan makan non halal. “Padahal menurut aturan tidak boeh dicampur seperti itu. Karena terkontaminasi,” imbuhnya.

Dirinya berharap, agar para pengusaha restoran mendaftarkan sertifikasi halal. Sebab mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. “Kami berharap seluruh restoran yang menjual produk tidak halal, bukan hanya dicantumkan di menu, tapi juga baner di luar,” pungkasnya. (njs/dbs)


Back to Top