Ini Ragam Tanggapan Terkait Investasi Dana Haji untuk Bangun Infrastruktur

gomuslim.co.id- Rencana pemerintah untuk menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur mendapat tanggapan beragam. Baru-baru ini, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) tidak menginvestasikan dana haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang menjadi setoran awal calon jemaah haji untuk membangun infrastruktur.

Menag menjelaskan hal tersebut sesuai regulasi yang ada, Kemenag melakukan pengembangan BPIH melalui tiga skema, yaitu membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), membeli Surat Utang Negara (SUN) dan menempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

“Oleh karenanya, tidak ada dana haji (BPIH) yang diinvestasikan oleh Kemenag untuk membangun infrastruktur. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam PMA 23 tahun 2011 tentang pengelolaan BPIH,” tegas Menag, di Jakarta, Selasa (10/01) kemarin.

Menurut Menag, pasal 11 PMA 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan BPIH itu mengatur masalah Pengembangan BPIH. Ayat satu mengatur bahwa pengembangan BPIH dilakukan untuk memperoleh nilai manfaat dengan jaminan keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Ayat kedua menegaskan bahwa pengembangan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat satu dilakukan dengan cara membeli SBSN, membeli SUN, dan/atau menempatkan dalam bentuk deposito berjangka.

Hal sama juga ditegaskan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil. Menurutnya, penempatan dana BPIH selama ini mengacu pada pasal 11 PMA 23 tahun 2011. Ada tiga pilihan, salah satu di antaranya adalah SBSN.

Namun, menurut Djamil, apabila dana haji yang ditempatkan di Kementerian Keuangan dalam bentuk pembelian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dalam pemanfaatannya oleh Pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur, maka hal itu bukan menjadi domain Kementerian Agama.

Demikian pula, lanjutnya, apabila ada dana haji yang dikelola oleh perbankan syariah penerima setoran BPIH (BPS BPIH) kemudian digunakan untuk pembiayaan infrastruktur oleh BPS BPIH, juga tidak menjadi domain Kemenag untuk mengaturnya. “Kementerian Agama patuh pada regulasi. Karenanya, Kementerian Agama menempatkan dana haji atau BPIH sesuai dengan ketentuan yang ada,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan membentuk investasi dari dana haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang jumlahnya triliunan rupiah untuk membangun infrastruktur. Rencana Jokowi itu diutarakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden di Istana Bogor, Jumat (05/06/2017) lalu.

Menurut Presiden, investasi berbentuk infrastruktur sangat menguntungkan. Sejauh ini akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp 73,79 triliun.

Terkait rencana tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyetujui dana abadi haji menjadi sumber investasi untuk pembangunan infrastruktur. Di mana pemerintah mendorong dana abadi dapat menjadi sumber investasi infrastruktur di Indonesia.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Muhidin Junaidi mengatakan dulu uang yang dikelola oleh pemerintah ini belum diperuntukkan sebagai sumber pendanaan infrastruktur. “Uang haji dikelola oleh Dana Abadi Umat, dulu belum dikelola untuk investasi maka dibentuk tim. Nah, tim ini yang akan memanfaatkan dananya untuk infrastruktur," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Ia menilai dana haji bisa saja digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Tanah Air.

Bambang mengatakan total setoran dana haji ke Kementerian Agama yang saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 70 triliun dapat digunakan untuk proyek infrastruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Sekarang ini kan kita sudah bikin namanya proyek berbasis sukuk, sukuknya ya bisa dari dana haji, jadi tidak langsung. Bisa juga dari dana haji (langsung), tapi harus ada dulu badannya (Badan Pengelola Keuangan Haji). Yang jelas nanti bisa berpartisipasi untuk pendanaan untuk modal infrastruktur," katanya.

Bambang menambahkan, investasi dana haji untuk proyek infrastruktur juga akan mendapatkan imbas hasil (return) yang bagus. Kendati demikian, proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai harus benar-benar dipilih dengan cermat. “(Sukuk berbasis proyek) jaminannya kan proyek itu sendiri. Makanya kita pilih proyek yang benar. Kita harus pilih proyek yang bagus," ujar Bambang. (njs/dbs)

 


Back to Top