Ini Kata Ketua MUI Bangka Belitung Terkait Sertifikasi Pariwisata Halal

gomuslim.co.id- Meski belum banyak yang mengajukan untuk pendaftaran sertifikat halal dari restoran dan hotel besar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus berupaya menyosialisasikan halal kepada masyarakat. Penggenjotan untuk miliki sertifikat halal ini sebagai salah satu upaya menjadikan Babel sebagai salah satu objek wisata halal di Indonesia.

Demikian disampaikan Ketua MUI Babel Zayadi beberapa waktu lalu. “Untuk restoran yang dikategorikan besar, hotel dan sebagainya belum banyak atau hampir belum ada, baru dari Bangka City dari hotel yang mengajukan untuk diberi sertifikat halal, sekarang sedang proses auditorial oleh auditing terhadap kehalalan makanan yang ada di daerah ini,” ujarnya usai rapat kerja daerah LPPOM MUI Babel 2017 di Hotel Tanjung Pesona Sungailiat.

Menurut Zayadi, untuk saat ini, baru dari kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Babel yang telah mengantongi sertifikat halal. “Kalau tidak salah saya, laporan dari LPPOM MUI sudah ada 300 lebih sedikit UKM yang sudah kita beri sertifikat halal tapi ini baru terbatas pada UKM-UKM,” ungkap Zayadi.

Menanggapi hal tersebut, LPPOM MUI Babel terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemilik usaha agar mendaftarkan produk-produk yang mereka miliki supaya mengantongi sertifikat halal. “Untuk menyosialisasikan kepada masyarakat Bangka Belitung untuk peduli kepada makanan yang halal. Jadi kita imbau kepada masyarakat Bangka Belitung untuk memilih makanan mana yang sudah kita beri sertifikat halal, mana belum," papar Zayadi.

Zayadi menjelaskan, makanan yang halal itu sudah pasti higienis sebagaimana dalam Alquran disebutkan halalan thayyiban yakni makanan yang halal lagi baik sesuai syariat Islam. Untuk itu LPPOM MUI Babel mempromosikan sertifikat halal atau sistem jaminan halal kepada para pemilik usaha terhadap produk yang mereka produksi.

“Kami ingin LPPOM ini terus meningkatkan sosialisasi produk dan sertifikat halal pada 2017. Ini bukan hanya sebatas UKM-UKM tetapi pengusaha makanan, restoran dan sebagainya agar bisa diberi sertifikat halal," harap Zayadi.

Berdasarkan aturan dari LPPOM MUI pusat ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk mendapatkan sertifikat halal berkisar Rp 2 juta hingga Rp 5 juta. Namun untuk UKM tidak mungkin pihaknya mengambil biaya dari para pemilik UKM, untuk itu MUI melalui LPPOM bekerjasama dengan dinas perindustrian dan perdagangan untuk membiayai sertifikat halal itu.

“Jadi MUI melalui LPPOM menyediakan tenaga para auditor, mereka (pemerintah daerah-red) diharapkan memberi biaya transportasi untuk para auditor kami melakukan auditing terhadap produk-produk UKM itu,” katanya.

Ia bersyukur adanya kerjasama MUI dengan pemerintah daerah tersebut dalam melakukan sertifikat halal ini. "Tidak mungkin mereka (para pemilik UKM-red) mengeluarkan uang sampai Rp 2 juta atau Rp 1 juta lebih untuk membayar itu. Jadi selama ini kita belum pernah memungut dari mereka tapi semuanya itu dibiayai oleh pemerintah daerah melalui disperindagkop provinsi maupun kabupaten/kota," jelasnya.

Untuk mendapatkan serfikat halal tidak sulit, para pengusaha produk makanan mengajukan syarat sesuai ketentuan dalam formulir yang sudah disediakan LPPOM diajukan, dengan syarat-syarat memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas Kesehatan, profil perusahaan. Pihak LPPOM MUI Babel akan mengecek apakah persyaratannya sudah lengkap atau tidak, kemudian pihak auditor LPPOM MUI turun untuk melakukan auditing.

“Kalau yang dikeluarkan oleh MUI semuanya sudah melalui sidang komisi fatwa di MUI. Teknisnya begini mereka mengajukan untuk minta diaudit untuk minta sertifikat halal ke LPPOM MUI kemudian auditor kita turun beberapa hari mengaudit bagaimana proses mereka membuatnya, bahan utamanya apa, bahan penolongnya apa. Semuanya harus dari barang-barang yang sudah tersertifikasi oleh MUI,” jelas Zayadi.

Menurutnya, jika bahan-bahan yang digunakan sudah tersertifikasi halal dan tidak ada yang meragukan maka sertifikat halalnya akan dikeluarkan melalui sidang komisi fatwa yang dihadiri oleh komisi fatwa, MUI, sekretaris MUI, auditor dan Direktur LPPOM, ini sudah bisa diberi sertifikat halal atau tidak. “Kalau tidak ada yang krusial bahan-bahannya bisa keluar sertifikatnya,” tandasnya. (njs/dbs)

 


Back to Top