Siap Alokasikan Dana 2017, Ini Besaran Pinjaman Syariah LPDB Kementerian Koperasi dan UKM

gomuslim.co.id- Setelah sebelumnya berencana membentuk Direktorat Syariah pada 2017 ini, Kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah kini mulai gencar mengembangkan keuangan syariah. Melalui salah satu satuan kerjanya, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) siap mengalokasi dana pinjaman syariah untuk  mitra binaannya di seluruh Indonesia.

Pengalokasian dana khusus untuk pinjaman dengan pola syariah tersebut sebesar Rp600 miliar. Hal demikian disampaikan Direktur Utama LPDB-KUKM Kemas Danial dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (15/1) kemarin. “Manfaatkan kesempatan emas ini dengan baik, apabila ada yang tidak tahu bagaimana cara mengajukan proposal silahkan nanti bertanya kepada kami,” ujar Kemas.

Lebih lanjut, Kemas menuturkan bahwa berdasarkan data LPDB, penyaluran dana bergulir dengan pola syariah mencapai Rp 1,48 triliun atau 18,31 persen sampai 31 Desember 2016. Sedangkan total dana bergulir sebesar Rp 8,08 triliun.

Sementara pada 2017, total dana bergulir yang akan disalurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Dari jumlah tersebut Rp 600 miliar untuk pinjaman syariah, sisanya Rp 900 miliar untuk pinjaman konvensional. “Mudah-mudahan konvensional dengan syariah kita pisahkan, Rp 900 miliar untuk konvensional, kemudian syariah ada Rp 600 miliar. Tapi kalau misalnya syariah laku lebih banyak dan konvensional lambat kita bisa ambil dari konvensional,” kata dia.

Kemas menjelaskan untuk teknis penyaluran pinjaman dengan pola syariah, LPDB akan bekerjasama dengan Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Indonesia, atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Kemas juga membuka peluang kepada mitra untuk bisa mengakses dana bergulir langsung kepada LPDB asalnya memenuhi syarat yang ditentukan.

“Sebetulnya angka Rp 600 miliar ini besar tapi infrastruktur sama saja karena menyatu (Direktorat Syariah dengan LPDB). Syariah itu hanya polanya saja, SDM-nya itu-itu juga. Nah kerja sama dengan BMT ini, karena BMT salah satu strategi partner kita di daerah, mereka itu cukup berkembang sekarang. Di daerah itu BMT itu paling banyak,” jelas dia.‎

Kemas menegaskan sampat saat ini tingkat kredit macet (non performing loan/NPL) LPDB-KUMKM masih di bawah 1 persen. Pada 2016, NPL sudah turun menjadi 0,44 persen dari sebelumnya 0,47 persen. Menurut dia, dengan NPL yang rendah diharapkan semakin dapat mendorong pemerintah menambah alokasi dana bergulir.

"Kenapa NPL kami bagus, karena angsuran lancar. Dengan lancar mengembalikan dana bergulir maka NPL kecil. Kalau bagus pemerintah akan tambah modal, sehingga kami juga bisa tambah modal kepada bapak-ibu semuanya," papar dia.

Sebagai tambahan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian KUKM membentuk LPDB-KUMKM yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pembiayaan KUMKM antara lain berupa pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM. Kriteria KUMKM di tetapkan oleh LPDB-KUMKM.

"Teknisnya begini, mereka mengajukan untuk minta diaudit untuk minta sertifikat halal ke LPPOM MUI kemudian auditor kita turun beberapa hari mengaudit bagaimana proses mereka membuatnya, bahan utamanya apa, bahan penolongnya apa. Semuanya harus dari barang-barang yang sudah tersertifikasi oleh MUI,” jelas Zayadi.

Menurutnya, jika bahan-bahan yang digunakan sudah tersertifikasi halal dan tidak ada yang meragukan maka sertifikat halalnya akan dikeluarkan melalui sidang komisi fatwa yang dihadiri oleh komisi fatwa, MUI, sekretaris MUI, auditor dan Direktur LPPOM, ini sudah bisa diberi sertifikat halal atau tidak. “Kalau tidak ada yang krusial bahan-bahannya bisa keluar sertifikatnya,” tandasnya. (njs/dbs)

 


Back to Top