Kemenag Terbitkan SK, Ini Tujuh Kampus Islam Baru di Indonesia

gomuslim.co.id- Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia terus mendorong lahirnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) swasta di Tanah Air. Hal demikian karena PTKI mempunyai peranan penting dalam melahirkan generasi penerus bidang agama. Baru-baru ini, Kemenag melalui Dirjen Pendidikan Islam telah menerbitkan tujuh surat keputusan (SK) PTKI swasta.   

Ketujuh SK yang ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin ini telah diserahkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam Amsal Bachtiar kepada masing-masing perwakilan PTKI tersebut di Kantor Kemenag, Jakarta (19/01).

Adapun ketujuh PTKI swasta tersebut diantaranya STEBIS PUI Bogor (Jawa Barat), STEI Kanjeng Sepuh Gersik (Jawa Timur), STIA dan SAINS Al Ishlah Lamongan (Jawa Timur), STIT Ar Raudhatul Hasanah Medan (Sumatera Utara), Sekolah Tinggi Pesantren Lebak (Banten), Institut Ummul Quro Islami Bogor (Jawa Barat), dan IAI Nasional La Roiba Bogor (Jawa Barat).

Selain SK pendirian, Kemenag juga telah menyerahkan SK perubahan status untuk dua PTKI swasta. Dari yang sebelumnya berbentuk sekolah tinggi menjadi institut. Kedua PTKI swasta tersebut adalah IAI Tarbiyatul Tholabah Lamongan (Jawa Timur) dan IAI Agus Salim Metro (Lampung).

Dalam sambutannya, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI Amsal Bachtiar berharap keberadan PTKI swasta ini akan semakin meningkatkan pemerataan dan perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi Islam. Sebab, pemerataan dan peningkatan akses menjadi salah satu program prioritas dalam pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia.

“Program pemerataan serta perluasan akses ini penting, untuk terus meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi serta peningkatan mutu dan daya saing bangsa di era global,” terang Amsal.

Lebih lanjut, Amsal mengungkapkan bahwa tidak hanya sekadar pemerataan dan perluasan akses, PTKI juga didorong untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu serta bermanfaat bagi masyarakat.

Kemenag sendiri memiliki peran sebagai pengawas dan pembinaan PTKI, baik negeri maupun swasta, agar prestasinya terus meningkat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses perkuliahan berjalan sesuai dengan regulasi dan ketentuan. “Untuk itu, tidak ada yang kuliah hanya seminggu sekali atau percepatan kuliah sampai lulus,” tegasnya.

Menurut Amsal, SK pendirian dan alih status ini diberikan karena kesembilan PTKI swasta ini dinilai sudah memenuhi kriteria yang telah diatur. Di antaranya, ketersediaan SDM yang diperlukan, sumber pendanaan yang telah ditentukan baik untuk operasional dan pengembangannya, serta lahan yang menunjang. "Syukur kalau ada dukungan dari pemerintah daerah," katanya.

Selain itu, PTKI juga harus berbadan hukum berupa yayasan dan tidak boleh menggunakan yayasan lain. Kriteria selanjutnya, untuk satu program studi minimal harus memiliki 6 dosen dengan kualifikasi S2 (lebih baik lagi S3) sesuai bidangnya serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Mereka akan mengajar 240 mahasiswa. Jika mahasiswanya lebih dari itu, misalnya 300 400, bisa diperbantukan dengan Dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

Kepada perwakilan PTKI yang hadir, Amsal menekankan pentingnya peningkatan kualifikasi dosen. Menurutnya, Kementerian Agama tengah menyelenggarakan program 5000 doktor untuk terus meningkatkan jumlah dosen dengan kualifikasi S3. Sampai saat ini, lanjut Amsal, dosen PTKAI yang berkualifikasi doktor baru 4000 orang sehingga harus terus ditingkatkan.

Kemenag juga akan meningkatkan dosen dengan kualifikasi doktor untuk menjadi profesor. Saat ini PTKI baru memiliki 400 profesor (10%), padahal target minimalnya adalah 60% - 70%. (njs/kemenag/dbs) 


Back to Top