Terkait Sertifikasi Khatib, Kemenag Gelar Aspirasi Ormas Islam

gomuslim.co.id- Berdakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Namun demikian, aktifitas berdakwah ini lebih utama jika seseorang telah memiliki ilmu yang mumpuni untuk menyampaikan ajaran Islam. Salah satunya adalah dalam khutbah Jumat. Hal ini dilakukan supaya syiar Islam berjalan dengan baik.

Baru-baru ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan menilai perlu adanya standar kualifikasi untuk penceramah agama dan sertifikasi khatib. Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar tidak sembarang orang yang dinilai belum mumpuni keilmuannya bisa menjadi khatib.

Meski demikian, Lukman mengklaim rencana itu bukan merupakan bentuk represif dari pemerintah atau membatasi seseorang menyebarluaskan ajaran agama. Tetapi, terangnya, sertifikasi tersebut tidak bersifat wajib. “Untuk rencana ini masih terdapat beberapa persoalan dalam peneratan rencana sertifikasi khatib,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menag mengungkapkan persoalan tersebut diantaranya terkait kualifikasi dan batas minimal kompetensi yang dimiliki seorang da’i. Lalu, kata menag, siapa pihak yang punya kewenangan mengeluarkan sertifikat itu. “Dalam pandangan pribadi saya, pemerintah tidak ingin mengeluarkan itu. Nanti bisa dipelintir kesana kemari,” ungkapnya.

Menag berharap dalam hal ini, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dapat datang dengan rumusan konkrit. “Jika isu ini mengerucut, kita punya rumusan yang konkrit,” kata menag. Merespon hal itu, Ditjen Bimas Islam mengundang Ormas Islam dan lembaga dakwah untuk menjaring aspirasi di Kantor Kemenag, Jakarta, Jumat (26/01) kemarin.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, wakil dari MUI, NU, Muhammadiyah, Dekan Fakultas Dakwah, Al-Washliyah, staf khusus Menag bidang komunikasi, IKADI, Ditjen Pendis, dan lainnya.

Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam, Muchtar Ali dalam sambutannya menyampaikan aspirasi ini digelar dengan tujuan menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak mengenai penguatan dakwah di Indonesia, khususnya terkait kompetensi dan standarisasi dai, serta sertifikasi khatib.

Pada kesempatan sama, Ketua Komisi Dakwah MUI, Cholil Nafis mengaku bahwa MUI sangat berkepentingan dengan rencana kebijakan sertifikasi khatib. Menurutnya, MUI saat ini sedang menyiapkan kajian tentang standarisasi dai yang tampil di media. Pihaknya sudah bekerja sama dengan KPI untuk menyeleksi dai yang tampil di TV.

MUI, kata dia, juga sudah melakukan pelatihan pelatih (TOT) Standarisasi Dai yang di dalamnya berisi tentang etika, materi dan metode dakwah. Dai yang tampil di media harus mendapatkan perhatian karena terkait dengan banyak pihak.

Sedangkan Ketua Ikatan Dai Indonesia (IKADI), KH. M. Satori Ismail menilai, jika program sertifikasi diberlakukan secara massif, hal itu bisa menimbulkan masalah dan mungkin penolakan. Karenanya, Kyai Satori usul agar program ini dimulai dengan adanya sertifikasi khatib masjid di lembaga pemerintah.

"Program ini saya kira akan efektif jika dimulai dari masjid-masjid yang berada di lembaga pemerintah. Jadi ini kita mulai secara bertahap agar tidak menimbulkan masalah di lapangan," ujarnya.

Sementara itu, wakil dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) mengatakan bahwa pihaknya tidak setuju dengan istilah sertifikasi dai. Dia menilai kalau istilah yang lebih tepat adalah standarisasi. Menurutnya, sertifikasi berkonotasi kapitalis.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar ada inventarisasi masjid agar tidak menggunakan khatib yang tidak sejalan dengan wawasan kebangsaan. "Selain itu, kumpulkan korp muballigh untuk menyatukan visi dan wawasan. Sebelum kita melakukan standarisasi ini agar bisa berjalan smooth," ujarnya.

Muchtar Ali menyambut baik berbagai usulan dari Ormas Islam dan lembaga dakwah. Usulan yang telah disampaikan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan langkah. Muchtar juga mengatakan bahwa koordinasi sejenis akan dilakukan secara lebih intensif untuk menghasilkan konsep yang labih matang. “Kami sangat berterima kasih atas berbagai masukan," tutupnya. (njs/kemenag/dbs)


Back to Top