Bahas Ranperda Produk Halal dan Higienis, BBPOM Sumut Suarakan Sanksi untuk Pelanggar

gomuslim.co.id- Dukungan perlindungan produk halal terhadap konsumen terus dilakukan banyak pihak. Salah satunya oleh pemerintah daerah Sumatera Utara (Sumut). Hal tersebut tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengawasan Produk Halal dan Higienis yang saat ini sedang digodok oleh DPRD setempat.

Rencana tersebut mendapat sambutan positif dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Sumatera Utara. Baru-baru ini, Kepala BBPOM Sumut Agus Prabowo, menyarankan agar dimasukkan sanksi pidana dalam draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengawasan Produk Halal dan Higienis bagi yang melanggarnya.

Menurutnya, selama ini pembahasan hanya sanksi administrasi saja yang sering disuarakan. Kalau sanksi administrasi diberikan sebanyak 3 kali baru dilakukan eksekusi, dikhawatirkan ada celah yang bisa dimanfaatkan para pengusaha diantara teguran pertama, kedua hingga ketiga sebelum dilakukan eksekusi.

“Perlu juga dimasukkan sanksi pidana di dalamnya, hal ini biar ada efek jera bagi pelanggar yang lain,” ujarnya saat rapat pembahasan Ranperda Pengawasan Pengawasan Produk Halal dan Higienis di DPRD Kota Medan, Senin (6/2/2017) yang dipimpin Ketua Pansus, Rajudin Sagala. 

Selain itu, Agus juga menyarankan selain sanksi pidana, tim terpadu yang dibentuk untuk mengawasi produk halal dan higienis juga harus jelas. Sebab, kata dia, perangkat yang disusun dan tertuang dalam draf Ranperda dikhawatirkan akan berjalan dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing.

Hal serupa juga disampaikan Direktur Keuangan PD Pasar Kota Medan, Osman Manalu. Dia  menyarankan agar tim terpadu yang dibentuk nantinya dapat mengawasi serta memastikan makanan yang beredar di pasaran, khususnya pasar tradisional benar-benar higienis. “Terus terang, dari 52 pasar tradisional yang ada di Medan, masyarakat masih mengkhawatirkan kehigienisan makanan yang dijual, terutama makanan yang dijual atau dijajakan diluar pasar,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Medan, Irvan Siregar, menyarankan agar setiap produk yang keluar di pasaran harus berlabelkan produk halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Setiap produk harus punya label resmi dari MU,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Pansus, Salman Alfarisi, menyampaikan naskah kajian akademik Ranperda masih prematur. “Kami akui, naskah akademiknya masih premature. Makanya, melalui rapat ini, segala sesuatu untuk penyempurnaan Ranperda ini sangat dibutuhkan, agar nantinya Perda yang dihasilkan benar-benar menyakini serta melindungi masyarakat Kota Medan dari makanan halal dan higienis,” tuturnya.

Sedangkan Ketua Pansus, Rajudin Sagala, mengatakan rapat yang dilaksanakan masih awal yang mencari masukan dari berbagai pihak. “Ini baru rapat awal, sifatnya masih mencari masukan dari berbagai pihak untuk memaksimalkan dan kesempurnaan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi Perda. Selanjutnya baru masuk pada penguatan-penguatan materi Ranperda,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah tentang Ranperda Pengawasan produk Halal dan higienis DPRD Medan menargetkan perda tersebut selesai di akhir Maret 2017. Untuk mempercepat pembahasannya, Pansus akan memanggil seluruh pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan ranperda tersebut.

"Untuk ranperda ini kami prioritaskan akhir Maret sudah bisa diparipurnakan. Kemarin, kita (pansus-red) sudah melakukan rapat penjadwalan dan Alhamdulillah sudah rampung," kata Rajudin Sagala.

Rajudin mengatakan, guna memaksimalkan pembahasan ranperda tersebut, Pansus akan melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak diantaranya, Bagian Hukum Pemko Medan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Balai Pemeriksa Obat dan Makanan (POM), MUI, Asosiasi Mall, Lembaga Perlindungan Konsumen, Majelis Ulama Indonesia serta pihak akademisi.

"Kita ingin memaksimalkan pembahasan ini sehingga bisa bermutu, makanya kita akan berkoordinasi dengan semua pihak. Untuk masalah kehalalan, kita memanggil MUI, Bagian Hukum. Kemudian masalah kesehatannya/higienis pansus akan memanggil Balai POM, MUI dan Yayasan Lembaga Konsumen," jelasnya.

Begitu juga soal ketersediaan daging halal di Kota Medan, Rajudin mengatakan Pansus akan mengintensifkan pembahasan dengan Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH). “RPH juga termasuk yang akan kita panggil dan mintakan pendapatnya terutama soal sertifikasi penyembelihan ddan ketersediaan daging halal di Kota Medan. Begitu juga dengan produk impor kita akan melibatkan Balai POM dan Dinas terkait dalam pembahasannyas," pungkasnya. (njs/dbs)

 


Back to Top