Turki Kembangkan Pembiayaan Syariah untuk Rangkul UKM

gomuslim.co.id- Industri keuangan syariah di beberapa Negara kian melesat. Beberapa lembaga keuangan kini tidak hanya mendekati kalangan atas, tetapi juga menengah ke bawah. Seperti yang terjadi di Turki. Baru-baru ini, lembaga pembiayaan di Turki mulai memperluas portofolio bisnis syariah untuk memanfaatkan permintaan dari usaha kecil.

Perluasan portofolio ini ini menunjukkan bahwa pasar keuangan islam di Turki tumbuh pesat melampaui layanan perbankan konvensional. Salah satu lembaga pembiayaan asal Turki yang baru saja memperluas portofolio syariah adalah Halic Leasing.

Halic membangun portofolio aset sewaan dan menargetkan bisnis baru sebesar 25 juta dolar AS sampai akhir 2017. General Manager Halic Leasing, Gokcen Sahin mengatakan perusahaannya juga ingin menarik investasi lebih lanjut melalui reksa dana syariah dan memperluas bisnis ke sektor konstruksi.

"Nasabah kami sangat sensitive terkait dengan pembiayaan untuk usaha, dan mereka ingin memastikan bahwa produk kami dan sumber pendanaan kami sesuai dengan prinsip-prinsip syariah," ujar Sahin sebagaimana publikasi dari Reuters, Kamis (09/02/2017).

Untuk diketahui, Halic sendir didirikan pada 2004 oleh investor Kuwait, Aktif Bank Turki, Islamic Corporation of the Development of the Private Sector (ICD), dan Ijara Management Company. Sebagian besar transaksi pembiayaan yang diberikan oleh Halic berada di sektor manufaktur seperti industri otomotif, makanan, kemasan, dan barang konsumsi lainnya.

Gokcan menuturkan dengan portofolio yang baik, maka ke depan Halic dapat mempertimbangkan penggalangan dana melalui penerbitan sukuk. Progres perkembangan industri keuangan islam di Turki cukup baik, bahkan Bank Dunia memiliki program yang bertujuan untuk menyediakan pembiayaan syariah jangka panjang bagi UMKM.

Di sisi lain, Turki merupakan negara dengan ekonomi terbesar ke-17 di dunia dengan jumlah penduduk muslim sekitar 76 juta orang. Pemerintah Turki terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan industri keuangan syariah agar dapat mempererat hubungan komersial dengan negara-negara Teluk, dan diversifikasi investasi bagi investor.

Sementara itu, terkait hal lain, rencana pendirian bank infrastruktur syariah yang diinisiasi Indonesia dengan Turki hingga kini belum terwujud. Bank Pembangunan Islam (IDB) mengungkapkan salah satu kendala tertundanya pembentukan komite dipicu gejolak politik yang terjadi di Turki.

Resident Representative and Director Islamic Development Bank (IDB) Group Country Gateway Office Indonesia, Ibrahim Ali Shoukry mengatakan rencana tersebut masih dalam kajian. “Ada beberapa penundaan karena situasi di Turki, tapi dua pihak baik Indonesia maupun Turki telah mendiskusikan materinya dan apa yang akan dihadapi ke depan. Tentu IDB tak hanya mendukung ekuitas baik Indonesia dan Turki. Kita dalam proses untuk membentuk komite," ujarnya.

Ali mengaku belum mengetahui secara pasti modal awal pembentukan bank infrastruktur syariah tersebut. Tetapi dia menegaskan Turki dan Indonesia telah berkomitmen untuk segera membentuknya. “Semuanya tak tentu, kita tahu Indonesia berkomitmen, Turki berkomitmen, IDB juga. Kita sekarang perlu melihat apa yang akan dilakukan Turki, tapi saya lihat komitmen itu masih ada," ucapnya.

Pada bagian lain, Ali mengungkapkan selama ini IDB telah memberikan US$1 miliar, setara Rp13,3 triliun kepada pemerintah Indonesia pada 2016. Bantuan tersebut diberikan untuk membantuk sektor pendidikan di Indonesia.

“Dan pada pertengahan Februari kita mengajukan ke Direktur, 6 Universitas Islam di Indonesia US$214 juta (setara Rp2,8 triliun). Jadi kita terus mendukung, pendidikan merupakan yamg tertinggi untuk 2016. Kita sampai UD$1 miliar. Tahun ini juga akan mendekati nilai itu," papar dia. (njs/dbs)

 


Back to Top