Setelah Provinsi Sumut, Kini Sumbar Juga Siapkan Raperda Wisata Halal

gomuslim.co.id- Setelah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus berbenah. Selain kuliner dan perjalanan wisata halal sebagai sarana penunjang bagi wisatawan Muslim dunia, pemerintah Sumbar juga diminta untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Wisata Halal.

Hal demikian disampaikan Ketua Komisi V DPRD Sumatra Barat (Sumbar), Hidayat baru-baru ini. Menurutnya, ranperda tersebut sangat perlu untuk mendukung wisata halal Sumbar. “Rancangan peraturan daerah atau raperda ini sangat dibutuhkan untuk mengatur pelaksanaan pariwisata halal tersebut dan menjadi acuan masyarakat," kata dia di Padang, Rabu (08/02/2017).

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa Sumbar telah mendapatkan dua penghargaan atau World Halal Tourism Awards masing-masing World's Best Halal Destination, World's Best Halal Culinary pada 2016. Namun konsep pengelolaan pariwisata halal itu belum didukung oleh aturan dalam bentuk Perda sehingga pelaku pariwisata masih berjalan sendiri-sendiri.

“Jika telah ada peraturan daerah (perda) tentang pelaksanaan pariwisata halal sebagai landasan hukum, maka arah kebijakan bidang parawisata halal ini akan lebih terarah, tertata dan terkelola dengan baik,” kata dia.

Di sisi lain, Hidayat menilai konsep pariwisata halal memang harus jelas seperti adanya sertifikasi untuk restoran, hotel atau sarana lainnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Konsep pariwisata halal harus ada peran berbagai pihak terutama MUI, tokoh adat, budayawan, dan masyarakat sendiri.

“Perlu pengaturan yang tegas agar wisatawan mengetahui mana wisata halal dan mana yang wisata biasa agar pengunjung mudah membedakan keduanya. Ini penting untuk menguatkan pariwisata Sumbar ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian menyebutkan pihaknya sedang membentuk tim perumus untuk mendefinisikan konsep wisata halal untuk Sumbar, dengan mempertimbangkan kondisi daerah agar bisa diimplementasikan. "Kita sedang mengancang-ancang siapa yang masuk dalam tim ini. Yang jelas terdiri dari Majelis Ulama Indonesia, akademisi, dan Dinas Kesehatan Sumbar," katanya.

Sebelumnya, Provinsi Sumbar sejak 2016 berhasil memenangi "Kompetisi Pariwisata Halal Nasional" (KPHN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ada 15 kategori dalam KPHN, dan Sumatera Barat (Sumbar) berhasil memenangkan empat kategori di antaranya, yakni destinasi wisata halal terbaik, kuliner terbaik, biro perjalanan wisata halal terbaik, dan restoran halal terbaik.

Sejumlah destinasi di Sumatera Barat yang ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata halal, adalah Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Kembar, Ngarai Sianok, Goa Jepang, Pulau Cubadak, Lembah Anai, Istano Pagaruyuang, dan Kepulauan Mentawai.

Guna memantapkan status tersebut pemerintah provinsi akan membentuk tim guna mendefinisikan konsep wisata halal dengan mempertimbangkan kondisi daerah agar bisa diimplementasikan. "Kita ancang-ancang siapa yang masuk dalam tim ini. Yang jelas terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan Dinas Kesehatan Sumbar," kata Oni.

Ia menjelaskan hasil rumusan itu nanti bisa saja akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum pengembangan wisata halal di Sumbar. Ia juga menilai hal itu penting untuk dilakukan agar masyarakat tidak ragu dengan konsep wisata halal yang diterapkan.

"Gambarannya wisata halal itu berkaitan dengan infrastruktur pendukung seperti hotel dan restoran bersertifikasi halal, penyajian makanan yang sehat dan akomodasi yang bersih. Nanti akan dirumuskan oleh tim," kata dia.

Kalangan akademisi siap mendorong tekad pemerintah tersebut. Misalnya, Ke depan akan ada seminar dan diskusi terkait wisata halal di Sumbar. "Terpilihnya Sumbar menjadi destinasi wisata halal dunia membuat kami akan meningkatkan peranan mendukung pembangunannya," kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unand Padang, Prof Hermansah..

Sementara Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah berharap dukungan dari masyarakat dan institusi. Khusus kota Padang, kata dia, akan ada penambahan sarana pendukung wisata halal, seperti pembangunan masjid di kawasan wisata pantai Padang dan penyiapan rumah makan rekomendasi. (njs/dbs)


Back to Top