Segera Bentuk Panja, Ini Kata Menag Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2017

gomuslim.co.id- Pelaksanaan Ibadah Haji masih beberapa bulan lagi. Namun, berbagai persiapannya sudah mulai dilakukan sekarang ini. Salah satu hal yang paling penting adalah mengenai pembiayaan. Baru-baru ini, Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1438 H atau 017 M.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam hasil kesimpulan Rapat Kerja Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1438H/2017M, Senin (13/2/2017) kemarin di Ruang Rapat Komisi VIII Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Hal demikian juga diperkuat oleh pernyataan Ketua Komisi VIII M. Ali Taher.

Dia mengatakan bahwa Panja yang diketuai oleh Anggota DPR RI Deding Ishak mulai Selasa (14/02/2017) sudah rapat. Sehingga kepastian informasi BPIH kepada masyarakat bisa semakin cepat, dan ia berharap BPIH tahun ini tidak naik.

Ali Taher juga berharap, penetapan BPIH tidak membebani jemaah, tapi mempermudah dan jemaah mendapatkan hak maksimal prinsip dasarnya. Ia juga mendorong agar ada simulasi BPIH, sehingga ada rasionalitasnya bila ada kenaikan. “Meski kita berharap tidak ada kenaikan, dan bagaimana minggu ini sudah ada fixed cost,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Ketua Panja yang juga wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Deding Ishak mengatakan hari Kamis (16/2/2017) akan bersama rapat BPIH. “Pada hari tersebut diharapkan sudah ditetapkan plafon BPIH,” katanya.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan jumlah BPIH yang disampaikan pada rapat kerja pembicaraan pendahuluan BPIH tersebut baru usulan pemerintah. Sehingga angka tersebut belum bisa dipublikasikan karena ini akan masih ada pembahasan di dalam Panja.

Dikatakanya, usulan BPIH, tentu tidak bisa terelakkan dari faktor adanya kenaikan harga avtur, perubahan kurs rupiah terhadap dollar, terhadap Real Saudi, penambahan jumlah jemaah yang mencapai 52.200 yang tentu membawa implikasi terhadap penambahan biaya haji secara keseluruhan, selain juga terkait biaya inflasi setiap tahun. "Kita bersyukur, anggota Komisi VIII DPR RI memahami, karena dinilai masih sangat rasional," kata Menag.

Hadir mendampingi Menag, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil dan pejabat eselon II Ditjen PHU, Sesditjen Bimas Islam Muhammadiyan Amin, Sesbalitbangdiklat Rohmat Mulyana Sapdi, dan Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Mastuki.

Selain itu, terkait kepastian tambahan kuota haji pada 2017, Menag menjelaskan bahwa sebanyak 10 ribu orang dari kuota normal sebanyak 211.000 dari Pemerintah Arab saudi hanya masalah waktu saja. Kemenag sudah melayangkan permohonan tertulis kepada Pemerintah Arab Saudi terkait kepastian tambahan kuota.

“Hanya saja, sampai kemarin Menteri Urusan Haji Saudi sedang cuti. Jadi surat itu belum kami terima, tapi tambahan itu sudah eksplisit hanya persoalan waktu mengurus surat saja," ujar Menag.

Menag mengungkapkan tambahan kuota 10.000 jemaah, pemerintah minta penambahan kuota tersebut dimasukan ke dalam taklimatul hajj, namun kata pemerintah Arab Saudi ini tidak lazim, karena MoU tersebut sama untuk semua negara. "Kita minta kepastian(tambahan kuota tersebut), dan pihak pemerintag Arab Saudi merespon keinginan ini, kita minta surat tersebut ada sebelum pembahasan BPIH," tambahnya.

Kuota jemaah haji Indonesia untuk tahun ini kembali normal sebanyak 211.000. Dari kuota Jemaah haji Indonesia tersebut, sebanyak 204.000 untuk Jemaah haji reguler, dan 17.000 untuk Jemaah haji khusus. Ditambahkan Menag, yang tercantum dalam MoU dengan pemerintah Arab Saudi diwakili oleh Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi, pada tanggal 4 Januari 2017 lalu adalah kembalinya kuota normal yaitu 211.000 jemaah. (njs/kemenag/dbs)

 


Back to Top