Fatwa Ekonomi Syariah Dinilai Lebih Familiar dan Mudah Dipahami Masyarakat

gomuslim.co.id- Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Menurut pemaparan Pakar Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yeni Salma Barlinti ada tiga kategori dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu, fatwa mengenai kemasyarakatan, ekonomi syariah dan halal. Untuk fatwa kategori kemasyarakatan (kaidah) tidak semua dijadikan fatwa oleh MUI.

“Sementara, terkait fatwa halal pada awalnya sebelum ada UU Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal sifatnya sukarela, tapi setelah adanya UU maka itu menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. MUI yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal dan sebelum mengeluarkan sertifikat itu berdasar pada fatwa MUI,” papar Yeni.

Sedangkan fatwa lainnya adalah ekonomi syariah, yang bersifat muamalah. Menurut dia, untuk fatwa ini semua pihak bisa melaksanakannya, tidak terbatas pada orang Islam. “Terkait ekonomi syariah ini berbeda lagi sifatnya dengan dua fatwa sebelumnya, dan fatwa ekonomi syariah ini lebih mudah diterima,” ujar Yeni.

Lebih lanjut, Yeni menjelaskan di dalam sejumlah Undang-undang seperti UU Surat Berharga Syariah Negara, UU Perbankan Syariah dan UU Perasuransian, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang ekonomi syariah pun menjadi suatu pedoman. “Jadi ketika suatu perusahaan ingin meluncurkan suatu produk syariah, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan meminta landasan fatwa,” imbuhnya.

Kemudian, karakteristik fatwa ekonomi syariah lainnya yang membuatnya berbeda adalah pembahasan fatwa juga berdasar pada permintaan pelaku ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan fatwa MUI dibutuhkan. Bahkan dari sejumlah fatwa DSN MUI ternyata sebagian besar masuk menjadi kodifikasi perbankan syariah dan peraturan Bank Indonesia. Dari hal ini juga terlihat bahwa kemudahan antara ketiga fatwa ini berbeda antar satu dan yang lainnya.

Dalam pedoman baru itu bahwa DPS adalah organ DSN MUI. Adapun delapan fatwa baru DSN  yakn; Fatwa al-Ijarah, al-Maushufah fi al-Dzimmah, al-Ijarah, al-Maushufah fi, al-Dzimmah untuk KPR Inden; Novasi Subyektif Bersadarkan Prinsip Syariah; dan Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain itu, ada juga fatwa tentang: Jaminan untuk Pengembalian Modal dalam Akad Mudhorobah, Musyarakah, dan Wakalah bil Ististmar; Wakaf Manfaat Investasi dan Manfaat Asuransi pada Asuransi Jiwa Syariah; Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah; serta Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petuah, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.

Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. (nat/dbs)

 


Back to Top