Ini Kesepakatan Panitia Kerja Kemenag dan Komisi VIII DPR Tentang Biaya Pelaksanaan Haji 2017

gomuslim.co.id- Pemerintah Indonesia terus melakukan sejumlah persiapan terkait pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini. Persiapan tersebut tidak hanya di ranah Kementerian Agama (Kemenag) sebagai induk, tetapi juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setelah sebelumnya membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), kini Panja telah menyepakati beberapa hal.

Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mensepakati dan menyetujui usulan pagu/plafon tentang Akomodasi, Konsumsi dan Transportasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1438H atau 2017 M. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu butir hasil kesepakatan pada rapat Panja BPIH 1438H/2017M yang digelar di Ruang Sidang Komisi VIII DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/02) kemarin.

Ketua Panja Komisi 8 DPR RI Deding Ishak mengatakan seluruh anggota Dewan Komisi VIII yang mengikuti rapat, menyetujui usulan BPIH terkait Akomodasi, Konsumsi dan Transportasi. “Panja Komisi VIII DPR RI, setelah melakukan analisa dan pendalaman serta melihat pagu yang diusulkan oleh Panja BPIH, sangat rasional dan jelas. Untuk itu, kami sepakat akan usulan tersebut," ujar Deding.

Deding mengatakan Panja Komisi VIII dan Panja Kemenag fokus ke plafon dan membahas secara umum, pagu anggaran untuk beberapa komponen. Komponen yang diutamakan di antaranya akomodasi di Madinah dan Makkah, konsumsi di sana dan transportasi darat di Saudi.

Menurut Deding, kesepakatan dilakukan lebih awal agar tim Kemenag bisa segera melakukan legislasi lebih awal pula. Legislasi itu diharapkan sudah dapat dilakukan dengan dengan pemilik hotel, katering, transportasi, bus salawat dan beberapa pihak lain. "Karena, kenaikan kuota 50 ribu ini, negara lain pun sama kembali normal, mereka juga lebih dini melakukan kontrak sewa. Untuk itu, kita dapat memahami," ujar Deding.

Selanjutnya, secara detil dan menyeluruh akan kembali dibahas lebih intens setelah masa reses, dengan harapan bisa ditetapkan BPIH. Kemudian,  hasilnya akan diserahkan ke pemerintah sampai ke luar Keputusan Presiden (Keppres). "Sehingga, pemerintah secara dini sudah mempersiapkan langkah yang harus dilakukan, pembuatan paspor, pemvisaan dan lain-lain," kata Deding.

Sementara itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag mengaku puas dengan persetujuan DPR tersebut. Delapan item yang disetujui, yakni pagu/plafon Akomodasi di Makkah, pagu/plafon Akomodasi di Madinah, pagu/plafon Komsumsi di Madinah, pagu/plafon Komsumsi di Jeddah, pagu/plafon Komsumsi di Makkah, pagu/plafon Komsumsi Armina, pagu/plafon Transportasi shalawat dan pagu/plafon upgrade transportasi antarkota. “Panja sepakat mendahulukan persetujuan terhadap plafon BPIH 2017. Untuk hal-hal lain mengenai BPIH ini akan dibahas pada sidang berikutnya,” kata Deding.

Sebelumnya, sempat beredar mengenai kenaikan ongkos berangkat haji tahun depan. Dalam rapat Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama (Kemenag), Senin (13/2), tercetus usulan kenaikan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 1.090.000 dari tahun lalu.

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong mengatakan rencana kenaikan BPIH lantaran harga avtur meningkat dan ada perubahan kurs rupiah terhadap dollar, terhadap Real Saudi. Namun begitu, dia tetap berusaha agar BPIH tahun 2017 tidak ada kenaikan dari tahun 2016. "Panja BPIH masih menggodoknya agar tidak ada kenaikan. Insyaallah sudah ada keputusannya mengenai transportasi, akomodasi dan konsumsinya," katanya.

Selain menekan biaya haji, Panja BPIH nantinya juga akan memastikan pelayanan jamaah haji tidak mengalami kemunduran dari tahun lalu. Sebab, dengan kenaikan satu juta itu masih ada usulan pengurangan 500 real terhadap biaya living cost atau biaya tinggal. "Dari sebelumnya 1.500 real menjadi 1.000 real, atau sekitar Rp 3.750.000 bila dirupiahkan," katanya.

Kalaupun ada kenaikan biaya haji, lanjut Ali, jangan sampai jamaah haji merasa terbebani dan ada pengurangan terhadap pelayanan jamaah. "Masa sudah dinaikkan, tapi pelayanannya malah dikurangi. Ini enggak fair," cetusnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sidik Mudjahid menilai, usulan kenaikan itu masih dalam taraf kewajaran. Pasalnya, ada sejumlah item yang mengalami kenaikan harga, dan penambahan jumlah pembimbing seiring dengan penambahan kuota haji. Namun begitu, dia tetap berusaha bisa menurunkan BPIH tahun 2017. "Kami akan cari anggaran-anggaran yang masih bisa dikurangi," katanya.

Sidik berharap penetapan BPIH tidak membebani jemaah, tapi mempermudah dan jemaah mendapatkan hak maksimal prinsip dasarnya. Ia juga mendorong agar ada simulasi BPIH, sehingga ada rasionalitasnya bila ada kenaikan. "Meski kita berharap tidak ada kenaikan, dan bagaimana minggu ini sudah ada 'fixed cost'," ujarnya. (njs/dbs)


Back to Top