Narasumber Forum Global Trade Development Week 2017 Singgung Regulasi Jaminan Produk Halal

gomuslim.co.id- Berbagai kalangan kini sedang menanti kepastian regulasi jaminan produk halal (JPH) dari pemerintah. Hal ini dinilai penting mengingat jika peraturan ini sudah resmi berjalan, akan terjadi revolusi halal dalam beberapa tahun kedepan. Apalagi Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Potensi pasar yang sangat besar ini menjadi lirikan banyak pihak, terutama bagi para pelaku bisnis global. Regulasi JPH bahkan menjadi salah satu topik bahasan pada seminar yang dikemas dalam rangkaian acara Global Trade Development Week 8,0 (GTDW) baru-baru ini.

Event yang berlangsung selama dua hari, 27 sampai dengan 28 Februari 2017 ini diikuti lebih kurang 60 peserta dari berbagai negara seperti: Indonesia, Selandia Baru, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Seminar ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi informasi regulasi jaminan produk halal dari Pemerintah Indonesia kepada pelaku bisnis produk halal.

Dari unsur Pemerintah Indonesia, hadir selaku narasumber Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Setjen Kementerian Agama adalah Ahmad Gunaryo. Mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Senin (27/02), Gunaryo menginformasikan tentang perkembangan implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Menurutnya, ada dua fokus Pemerintah yang disampaikan Gunaryo pada seminar tersebut, yaitu:

Fokus pertama adalah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pemerintah saat ini tengah memiliki badan baru penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia, yaitu BPJPH. Badan ini menjadi bagian dari struktur Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 142 Tahun 2016. Sedangkan fokus kedua adalah penyusunan regulasi turunan dari UU Jaminan Produk Halal.

Saat ini Kementerian Agama sedang melakukan proses pengisian jabatan struktur BPHJPH. Untuk itu, dalam masa transisi sampai BPJPH terbentuk, sertifikasi halal tetap dilaksanakan oleh MUI.

Mengakhiri paparannya, Gunaryo menyampaikan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama terbuka untuk mendapatkan masukan dan saran terkait penyelenggaraan jaminan produk halal.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa tantangan atas penyelenggaraan jaminan produk halal ke depan semakin kompleks dan tidak ringan. Karenanya, sinergi antara Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan MUI, Kementerian/Lembaga, dan seluruh stakeholder terkait diperlukan. "Apa yang telah diperjuangkan oleh MUI dan LPPOM MUI, perlu diperkuat negara dalam bentuk regulasi yang secara khusus mengatur tentang ketentuan produk halal," ujarnya.

Menurutnya, pengesahan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum atas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Implementasi regulasi ini akan menguatkan peran MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

"MUI merupakan mitra utama Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal yang memiliki kewenangan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan fatwa kehalalan produk, serta akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal," katanya.

Menag berharap, dengan adanya transparansi penyelenggaraan, prosedur sertifikasi yang sistematis, standar halal yang diakui, baik nasional maupun international, serta komunikasi yang baik dengan semua pihak, akan menjadikan kewajiban halal di Indonesia sebagai nilai tambah daya saing produk.

"Pasar Halal Indonesia yang demikian besar harus dapat ditangkap sebagai peluang bisnis yang mampu memberikan keuntungan, karena jika peluang ini tidak diambil produsen lokal maka produk asing telah siap untuk menggantikannya," ungkapnya. (njs/kemenag/dbs)

 


Back to Top