Dewan Syariah Nasional MUI Bentuk Tim Khusus untuk Bahas Fatwa Penjaminan Bank Syariah

gomuslim.co.id- Dalam rangka mendukung terwujudnya sektor jasa keuangan syariah yang stabil sesuai dengan prinsip syariah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) baru-baru ini. Kerjasama yang dimaksud adalah mengenai kerja sama dalam pelaksanaan penjaminan simpanan dan resolusi bank berdasar prinsip syariah.

Inisiatif kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisioner LPS, dengan KH Ma’ruf Amin, Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) akan membentuk tim khusus. Tim tersebut bertugas mengkaji berbagai hal tentang penjaminan dari aspek fikih.

Sekretaris sekaligus Pengurus DSN MUI Bidang Perbankan Oni Sahroni mengatakan kajian tersebut sangat penting karena tidak boleh ada fatwa tanpa kajian akademik sebelumnya. "Dalam beberapa hari ke depan mulai dibentuk tim dan mereka akan mulai bekerja membuat kajian," ujarnya.  

Lebih lanjut, Oni menjelaskan selain dari aspek fikih, pengkajian meliputi memahami skema penjaminan syariah dari negara lain pula. Misalnya di Bahrain, dan negara lainnya. Oni menyebutkan, biasanya untuk kajian masalah ringan memerlukan waktu tiga bulan, namun bisa lebih dari itu bila masalahnya cukup rumit.

"Biasanya rata-rata fatwa kita pembahasannya cukup panjang kalau di perbankan, sebagai pembanding, setiap ada pertanyaan dari BI (Bank Indonesia), industri, OJK, atau kementerian kita buat tim juga untuk bahas dari aspek fikih dan aspek risiko juga," paparnya.

Oni menegaskan bahwa fatwa tidak bisa disusun sembarangan harus hati-hati. Selain itu, DSN MUI berharap, setiap produk fatwa akan diadopsi menjadi regulasi yang mengikat. Dirinya menambahkan aspek fikih pengatur rambu-rambu mana yang boleh dan tidak. Sedangkan teknisnya diserahkan kepada regulator.

"Misalnya upah minimum regional (UMR) setelah dibahas dari perspektif fikih, besarannya ditentukan masing-masing daerah. Jadi dari rambu-rambu akan munculkan angka ideal," tutur Oni.

Dikatakan Oni, salam pembahasan mengenai penjaminan untuk bank syariah yang terpenting mengenai penjaminannya. "Model penjaminannya seperti apa itu penting, karena kalau di syariah terkait funding, giro, tabungan, deposito, financing, lalu disalurkan ke DPK ke penerima manfaat," tambahnya.

Dia memastikan fatwa disesuaikan dengan pertanyaan di LPS. Ditargetkan, tahun ini, fatwa tersebut sudah selesai sehingga bisa segera dikomunikasikan kepada para stakeholder baikl LPS maupun BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian, dan seluruh pihak terkait.

mendukung penguatan dan efektivitas Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank bagi bank berdasarkan prinsip syariah, dan mendukung terwujudnya keselarasan dalam perumusan kebijakan terkait Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank bagi bank berdasarkan prinsip syariah. (njs/dbs)

 


Back to Top