Komisioner KPIH: Umrah dengan Sistem MLM Berpotensi Rugikan Jemaah

gomuslim.co.id- Minat masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah melalui sistem Multi Level Marketing (MLM) diduga karena mereka terpikat biaya murah. Penawaran biaya umrah dengan sistem MLM ini hanya 2,5 sampai 3,5 juta. Karena itu, Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Agus Priyanto meminta pemerintah memperhatikan pola penjualan umrah melalui sistem MLM. Menurutnya, hal itu dapat berpotensi merugikan jemaah.

Priyanto berharap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang melakukan penjualan umrah dengan sistem MLM diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Menurutnya, selama ini travel MLM umrah tidak ada payung hukumnya. Jadi, menurut Priyanto, tidak ada yang mengatur atau melarang bahwa travel MLM umrah itu dilarang.

Usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di terminal II, Bandara Internasional Soekarno Hatta beberapa waktu lalu, Komisioner KPHI ini menegaskan potensi dirugikannya jemaah melalui sistem MLM. Menurutnya, dengan mengumpulkan beberapa orang sebagaimana dalam sistem MLM ini, bisa jadi uang para jemaah diputarkan buat usaha yang lain.

Komisioner KPHI ini menjelaskan bahwa perlu dibuat regulasi yang mengatur soal itu. “Harus dibunyikan di regulasi apakah PPIU itu sebagai perusahaan pelayanan ibadah jemaah atau perusahaan pengelolaan uang jemaah,” tuturnya. Menurutnya, jika travel MLM bertindak dualisme sebagai pelayan ibadah dan pengelola uang jemaah maka harus dikenai sanksi.

Hal ini dilakukan, menurut Komisioner KPHI, untuk mengantisipasi terjadinya masalah di kemudian hari. Jadi, menurutnya, jangan sampai menunggu ada masalah dan korbannya banyak, baru dibuatkan undang-undang. Selain itu, Priyanto juga menyampaikan, travel umrah tak berizin yang main kucing-kucingan dengan pengawas Kementerian Agama perlu dikaji dan dirumuskan untuk mempermudah perizinan.

Untuk mempermudah perizinan, Priyanto menyarankan perizinan umrah itu perlu direformasi. Menurutnya, perizinan itu cukup ditangani Kementerian Agama saja tanpa perlu lagi ada rekomendasi dari berbagai lembaga lain. Hal ini, menurutnya, tidak ada jaminan travel umrah yang sudah melalui tahapan panjang, kemudian keluar izinnya tersebut, tidak akan nakal.

Karena itu, reformasi tersebut diharapkan dapat mempermudah perizinan itu. Karena itu, menurut Priyanto, jangan sampai panjangnya rantai birokrasi membuat travel putus asa mengurus perizinan. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Perkumpulan Travel Umrah dan Haji (Pratama), H. Holil menambahkan, pihaknya sangat mendukung ide perizinan umrah satu pintu di Kementerian Agama.

Menurut Holil, perizinan umrah itu lebih bagus bila ditangani full one stop service (layanan satu pintu) di Kementerian Agama. Holil mencontohkan misalnya, cukup bentuk Perseroan Terbatas yang dimuat dalam akta notaris dan SK Kemenkumham. Setelah itu, lanjutnya, berikanlah surat keterangan domisili usaha di tingkat kelurahan, dan terakhir bisa langsung diajukan ke Kementerian Agama Pusat.

Menurut Holili, cara yang dicontohkannya itu cukup ringkas. Selain itu, cara tersebut juga dapat memacu minat anak-anak negeri untuk memajukan industri di bidang penyelenggaraan umrah dan haji. Menurutnya, penyelenggaraan umrah dan haji ini sudah menjadi sebuah usaha yang mampu menghidupkan perekonomian bangsa dan mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri. (ihs/Kemenag/dbs/foto: ilustrasi)


Back to Top