Ini Langkah Antisipatif Ditjen PHU Kemenag Atasi Antrian Haji

gomuslim.co.id- Sejumlah persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2017 terus dilakukan. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama membuat peraturan terbaru terkait inovasi inovasi perbaikan layanan ibadah haji. Peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen PHU no 28/2016 tentang Pedoman Pendaftaran Haji Reguler.

Adapun maksud dari adanya peraturan tersebut adalah untuk memperkuat tata kelola data dan validitas identitas jemaah. Ditjen PHU memberlakukan pengambilan sidik jari dan foto pada pendaftaran ibadah haji. Hal ini dilakukan mengingat beberapa persoalan terkait penyelenggaraan haji di Indonesia.

Dalam pedoman tersebut, ada dua hal baru yang menjadi sorotan. Pertama, pendaftaran haji wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari. Kedua, jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir.

Kasubdit Pendaftaran Haji, Noer Aliya Fitra mengatakan pemberlakukan dua ketentuan ini dalam rangka penguatan data dan validitas identitas calon jemaah haji serta pembatasan pergi haji bagi jemaah yang sudah pernah haji. Selain itu juga sebagai langkah antisipatif atas antrian haji yang terus memanjang.

“Database yang berbasis sidik jari ini diharapkan akan lebih memudahkan proses deteksi dini calon jemaah haji, apakah sudah pernah berhaji atau belum. Ini penting seiring dengan adanya aturan kalau masyarakat baru boleh mendaftar haji lagi setelah sepuluh tahun dari keberangkatan terakhir," paparnya. 

Selain itu, lanjut dia, dengan perekaman sidik jari, data jemaah akan tetap otentik walaupun jemaah yang bersangkutan mengkoreksi identitas diri. "Hal ini penting sebagai upaya preventif terhadap kemungkinan tindakan manipulatif pihak tertentu yang ingin memanfaatkan data jemaah. Ini akan berlaku baik untuk jemaah haji reguler maupun khusus. Keberadaan sidik jari akan menjadi salah satu kunci filter pendaftaran, selain data dukung lainnya yang berupa nama, nama orang tua, dan alamat calon jemaah," jelasnya.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan ini, tambah dia, sejak setahun lalu Ditjen PHU meminta Kankemenag Kabupaten/Kota untuk menyediakan alat sidik jari dan kamera foto. Sampai hari ini sedikitinya sudah 80% Kankemenag Kabupaten/Kota yang sudah dilengkapi kedua perangkat tersebut. Masih ada 20? yang belum memasang, antara lain beberapa Kankemenag di Aceh, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Jawa Timur.

"Kami mentargetkan 31 Maret ini semua Kankemenag telah melakukan memasang alat sidik jari dan kamera sebagai bagian keharusan dari proses pendaftaran," terangnya.

Selain itu, dalam upaya percepatan pembatalan, Ditjen PHU juga akan melakukan pendeteksian jemaah haji yang sudah dikonfirmasi batal di Kankemenag. Prosedur selama ini harus menunggu surat pengajuan pembatalan dari Kankemenag.

"Ke depan, kami akan segera memproses pembatalan di aplikasi Siskohat bila terdeteksi Kankemenag telah melakukan konfirmasi pembatalan dan membuat surat pengajuan pembatalan walaupun secara fisik surat tersebut belum kami terima. Jadi semacam konfirmasi pembatalan semi otomatis di sistem," ucapnya.

Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kecepatan layanan pembatalan yang selama ini masih menjadi keluhan beberapa jemaah haji atau ahli waris saat yang bersangkutan membatalkan pendaftarannya. "Mudah-mudahan langkah ini dapat lebih mempercepat proses pembatalan dan pencairan dana BPIH," harapnya.

Sebagai informasi, antrian jamaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji, rata-rata mencapai 17 tahun. Rentang terpanjang di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan yang mencapai 43 tahun. (njs/kemenag/dbs)


Back to Top