Kepincut Kelola Gaji PNS, Bank Syariah Bertekad Tambah Likuiditas

gomuslim.co.id- Sejumlah bank syariah kini mulai gencar dalam menggenjot sektor pembiayaan. Hal ini mengingat besarnya potensi dari pembiayaan untuk menambah likuiditas bank. Baru-baru ini, sektor yang sedang dilirik adalah menjadi bank mitra penyalur gaji pegawai negeri sipil, prajurit TNI dan anggota Polri atau bank operasional II.

Di samping itu, dukungan pemerintah juga memperkuat kesempatan ini seiring dengan terbitnya peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara RI pada Bank Umum Secara Terpusat.  

Secara spesifik dalam Pasal 14 ayat 3 disebutkan bahwa pengajuan surat perintah membayar gaji PNS/Prajurit TNI/Polri harus melibatkan bank syariah, setidaknya 2 bank konvensional dan 1 bank syariah. Perbankan syariah menilai jika menjadi mitra penyalur gaji, bank juga dapat mendorong penyaluran kredit.

Direktur Mikro dan Pendanaan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Erdianto Sigit menjelaskan bahwa pada Oktober tahun lalu BRI Syariah telah mendapatkan izin sebagai bank operasional II. "Dengan menjadi bank operasional II, menjadi peluang untuk kami menambah likuiditas. Sekaligus mendorong penyaluran pembiayaan," ujarnya.

Sigit menuturkan sebagai bank operasional II atau bank payroll, pihaknya menawarkan pembiayaan yang mudah kepada nasabah mitra. Khusus sebagai nasabah payroll, BRI Syariah menyiapkan fasilitas pembiayaan multiguna dengan jangka waktu 15 tahun yang dimulai pada Maret 2017 ini.

Selain itu, Bank Syariah Mandiri (BSM) juga mendorong peningkatan jumlah tabungan dan penyaluran pembiayaan. Group Head Institutional Banking BSM Ahmad Fauzi menuturkan BSM baru ditunjuk Kementerian Keuangan sebagai bank operasional II pada Desember 2016.

Karena baru ditunjuk, kata Fauzi, pihaknya belum bisa menyampaikan angka angka Satuan kerja dan jumlah PNS yang sudah bekerjasama dengan BSM. "Namun sebagai gambaran, selama ini BSM sudah bekerjasama dalam hal payroll PNS (bukan SPAN) dengan cukup banyak Satker untuk menyalurkan payroll PNS yang tersebar diseluruh Indonesia," ujar Fauzi.

Dengan menyasar pengelolaan gaji pegawai pemerintah ini, diperkirakan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah diproyeksi akan semakin tinggi pada tahun ini. Berdasarkan data Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), perolehan dana pihak ketiga pada Desember 2016 mencapai Rp279,33 Triliun atau tumbuh 20,83 persen dari posisi Desember 2015 sebesar Rp 231,17 Triliun. Adapun dari sisi pembiayaan mencapai Rp 249,09 Triliun atau naik 16,40 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 213,99 Triliun.

Di sisi lain, bank syariah juga akan melakukan pembiayaan kepada PT PLN (Persero) senilai Rp 3 triliun yang direncanakan mulai disalurkan pada kuartal I-2017 ini. Pembiayaan sindikasi ini melibatkan enam Bank Syariah antara lain PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BCA Syariah, Bank BJB Syariah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh.

Sekretaris Perusahaan BRI Syariah, Indri Tri Handayani menyebut, pihaknya mendapatkan porsi sebesar Rp 750 miliar dari total sindikasi. Pemberian kredit ini nantinya akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) PLN tahun 2017. Meski begitu, jumlah porsi setiap bank dapat berubah tergantung dari persetujuan dari PLN.

Sementara itu, BNI Syariah mengambil porsi sebesar Rp 500 miliar dari total pembiayaan. "Total capex PLN Rp 5 triliun. "BNI syariah ambil porsi Rp 500 miliar," ujar Dhias Widhiyati, SEVP Bisnis Komersial dan Menengah BNI Syariah.

Senada, Direktur Utama BCA Syariah John Kosasih menyatakan pihaknya akan ikut bergabung dalam kredit sindikasi bank syariah kepada PLN. Meski belum memastikan jumlah porsi yang akan disalurkan. Yang telah diajukan BCA Syariah sekitar Rp 200 miliar. Sementara itu, BSM akan berperan sebagai lead arranger dalam kredit sindikasi ini dengan porsi penyaluran mencapai Rp 1 triliun. (njs/dbs)


Back to Top