Menag Harap Investasi BPKH Bermanfaat untuk Masyarakat Indonesia

gomuslim.co.id – Proses seleksi anggota badan pelaksana dan dewan pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bekerja sejak 24 November 2016 hingga 9 Maret 2017. Pada Senin (13/03/2017), Panitia Seleksi Calon Anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyerahkan hasil seleksi calon anggota kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pansel mengirimkan 14 nama sebagai  badan pelaksana BPKH, dan ada 10 nama yang diajukan menjadi dewan pengawas BPKH yang akan dipilih langsung oleh Presiden. Rencananya, Presiden akan menentukan tujuh orang yang terpilih menjadi badan pelaksana dan lima orang menjadi dewan pengawas.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam, Presiden mempunyai waktu 10 hari untuk mengirimkan nama-nama dewan pengawas yang dipilihnya untuk melakukan tes kelayakan dan kepatutan di Komisi VIII DPR RI. Nur Syam berharap, surat keputusan (SK) pemilihan itu sudah rampung pada April mendatang.

Dengan demikian, dalam waktu enam bulan mendatang BPKH diharapkan akan merumuskan regulasi terkait pengelolaan dana, permasalahan struktural, lembaga yang harus ada di bawah BPKH, sumber daya manusia (SDM), dan pengelolaan keuangan. Selain itu, Nur Syam juga berharap bahwa pada akhir tahun ini sudah ada penyerahan dana yang selama ini dikelola ke-17 bank syariah yang mengelola dana haji kepada badan (BPKH).

Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, anggota badan pelaksana BPKH yang nantinya terpilih merupakan orang-orang profesional dan memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola keuangan.

Selain itu, Menag Lukman menyampaikan BPKH akan mengelola seluruh dana haji yang ada kemudian diinvestasikan pada sektor yang aman dan tidak berpotensi merugikan, seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan.

Hasil dari investasi dana haji tersebut, kata Lukman, nantinya akan dikembalikan kepada calon jamaah haji dan juga masyarakat. Menurut putra Kyai Saifuddin Zuhri, kemanfaatan investasi itu diharapkan tidak hanya kembali kepada calon jemaah haji, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Lukman, dana haji yang akan dikelola BPKH sekitar Rp 90 triliun dan akan bertambah setiap tahunnya. Menurutnya, dana haji dari tahun ke tahun selalu meningkat. Sementara ini, ujarnya, karena belum ada badan pengelola keuangan haji, Kementerian Agama hanya menempatkan pada tiga instrumen saja yaitu SBN, SUN dan deposito berjangka," katanya.

Kata Menag, investasi di tiga instrumen itu belum mendatangkan kemanfaatan yang maksimal. "Ini nilai kemanfaatannya kelihatannya sangat terbatas, tentu akan dipilih investasi yang kemanfaatannya lebih besar," imbuhnya. (ihs/dbs)


Back to Top