Jadi Panutan Masyarakat, Kesultanan Buton Anugerahi Gelar La Ode kepada Menteri Agama

gomuslim.co.id- Selain menjadi pelayan masyarakat, pejabat publik juga merupakan panutan bagi warga. Setiap kata, sikap dan perbuatan dari pejabat selalu menjadi sorotan dan penilaian publik. Baru-baru ini, Kesultanan Buton di Bagura Keraton, Lingkungan Benteng Buton memberikan Gelar Kehormatan Adat dan Budaya La Ode dengan gelar Mia Ogena Yi Sara Agama kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Selasa (21/03/2017).

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Sultan Buton Ke-40 H La Ode Muhammad Izat Manarfa. Menurut Sultan, dengan diberikannya Gelar tersebut, Menag secara otomatis menjadi warga kehormatan dan sesepuh di Kesultanan Buton.

"Senantiasa ingatlah kampung halaman di Kesultanan Buton, dengarkan suara senandung lagu yang dikumandangkan masyarakat. Sesekali, menolehlah ke belakang untuk mendengar senandung harapan" terang Sultan.

Sultan menjelaskan Ode, dalam adat Buton berarti pujian dan penghargaan terhadap seseorang yang dimuliakan, berperilaku baik, dapat menjadi teladan dalam bermasyarakat, ucapannya dapat dipercaya dan berkata benar, serta berpenampilan yang bisa menjadi panutan. Sedangkan kata La, adalah panggilan untuk laki laki.

La Ode bisa diartikan sebagai laki-laki yang dimuliakan, dihormati dan dihargai oleh masyarakat karena kepiawaiannya, serta dapat digugu dan ditiru. Sedang Mia Ogena Yi Sara Agama diartikan sebagai pejabat tinggi dalam struktur Kesultanan Buton yang membidangi urusan keagamaan. Selain itu, Sultan juga memberikan Cendera Hati berupa Buku Kamus Bahasa Buton Setebal 1.025 halaman. Hal ini agar Menag mengenal adat dan budaya Kesultanan Buton.

Pada kesempatan tersebut, Menag dipakaikan Baju Kebesaran Kesultanan Buton. Dalam sambutannya, Menag menyampaikan terima kasih dan bersyukur atas gelar La Ode tersebut. "Saya baru tau makna La Ode. Saya merasa, amat sangat kecil, tak pantas dan khawatir, belum mampu mengemban gelar kehormatan yang luar biasa ini," ujarnya.

"Amanah sebagai Menag, bagi saya adalah ujian, tak sekedar kehormatan. Saya diuji untuk memegang amanah ini hingga 2019 esok. Saya tidak tau, apakah saya mampu memegang amanah ini dengan baik, atau tidak," tambahnya.

"Hari ini, Saya diuji dengan gelar yang sangat terhormat. Jika Menag terbatas waktu, maka gelar La Ode, tak terbatas waktu. Untuk itu, Saya mengharap doa dari semua sesepuh, agar mampu menghadapi dua ujian ini," harapnya. Selain Menag, Ibu Trisna Willy Lukman Hakim juga mendapatkan gelar Wa Ode.

Sebelumnya, Menag menghadiri Tatap Muka dan Dialog Kerukunan Antarumat Beragama tingkat Provinsi bersama Menteri Agama RI, di Kantor Walikota Baubau Sultra. Menag mengapresiasi peran tokoh agama di Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menjaga kerukunan antar anak bangsa yang berbeda-beda.

Menag menilai Sultra termasuk kawasan dengan tingkat kerukunan yang baik. Hal itu menurutnya tidak terlepas dari peran para tokoh agama, pemimpin majelis dan ormas agama, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Meski demikian, Menag mengajak semua pihak untuk tetap menjaga dan mempertahankan harmonisasi yang sudah terjalin baik. Dikatakan Menag, kondisi harmonis jangan justru membuat para pihak menjadi lengah, karena tidak mudah untuk menciptakan suasana kerukunan dalam kajemukan.

"Jangan berpuas diri dengan kondisi yang ada, terus kobarkan pesan-pesan kedamaian melalui nilai-nilai agama sehingga kerukunan itu tetap terpelihara dan dijaga dengan baik. Tidak banyak negara seperti Indonesia di mana nilai-nilai agama mampu berfungsi menjalin, merajut merangkai keanekaragaman, kemajemukan dan pluralitas. Nilai-nilai agama mampu menjadi kekuatan kita dalam menyatukan keragaman. Meski demikian, ini, bukan tanpa tantangan. Tugas kita bersama adalah pro aktif agar NKRI tetap tegak berdiri dan jaya," tambahnya.

Tatap Muka dan Dialog Agama ini dihadiri para tokoh dari berbagai agama, adat, dan birokrasi. Hadir pula Walikota Baubau, AS Tamrin, mantan Kakanwil Kemenag Sultra Mohammad Ali Irfan yang baru saja dilantik menjadi Sekretaris Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ketua DPR Kota Baubau, serta perwakilan Pemprov. (njs/kemenag/dbs)


Back to Top