Begini Persiapan Pemerintah untuk Pengelolaan Dana Haji

gomuslim.co.id- Sebagai Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki jumlah jamaah haji yang terbanyak setiap tahunnya. Sejalan dengan itu, jumlah pendaftar haji pun terus meningkat sehingga akumulasi dana haji juga meningkat signifikan. Karena itu, pengelolaan dana haji dituntut lebih efektif dan efisien.

Demikian disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat membahas pemanfaatan dana haji bersama Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) di Kantor Watimpres, Jakarta, Rabu (22/03/2017). Menag menuturkan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah berhak mengelola dana setoran awal jemaah haji hingga memperoleh dana optimalisasi haji.

Dana optimalisasi itu kemudian digunakan untuk menutupi selisih dari biaya haji yang sebenarnya yang mencapai Rp 60 juta dengan BPIH yang dibayarkan calon jamaah haji yang berkisar pada Rp 35 juta. “Pemanfaatan dana haji ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam," papar menag.

Lebih lanjut, Menag mengungkapkan seiring dengan telah terbitnya UU 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka pengelolaan dana haji tidak lagi dilakukan Kementerian Agama, melainkan akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Adapun sistem yang dianut ada 6 asas, yakni: prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Mayjen TNI (Purn) IGK Manila mengapresiasi pembentukan BPKH dan mengharapkan pemanfaatan dana haji dapat memberikan dampak pada peningkatan fasilitas ibadah haji yang dapat dirasakan langsung oleh jamaah haji. "Kemenag dapat bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk menyebarkan informasi yang sesungguhnya mengenai ibadah haji," katanya.

Hadir juga dalam rapat yang bertajuk Pemanfaatan Dana Haji ini sejumlah Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Malik Fadjar dan M. Maksum, Kepala Biro Data dan Informasi Kamarullah Halim, serta Sekretaris Ditjen PHU Khasan Fauzi.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) juga menggelar rapat koordinasi membahas persiapan haji. Menko PMK Puan Maharani menegaskan komitmen Pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan penyelenggaran ibadah haji tahun 2017.

Menurutnya, kembali normalnya kuota haji ditambah adanya tambahan kuota 10 ribu menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya memperkuat sinergi kementerian dan lembaga, baik pusat maupun daerah. "Kemendagri bisa mengirimkan surat edaran ke kepala daerah untuk lebih mensosialiasikan dan (memberi) dukungan ke penyelenggaraan haji," kata Menko PMK.

Menag mengatakan kuota Indonesia yang mencapai 221ribu pada tahun ini akan berdampak pada penyiapan fasilitas dan berbagai layananan. Jumlah kloter juga akan membengkak dari sebelumnya 387, menjadi 505 kloter. Hal ini akan berakibat juga pada alokasi slot terbang dan masa operasional penerbangan dari 28 hari menjadi 30 hari. "Ini juga akan berdampak pada lamanya tinggal jamaah menjadi 41 hari," terang Menag.

Menag mengaku ingin memperpendek masa tinggal, namun karena banyaknya jemaah haji sehingga penerbangan berangkat dan pulang pun harus antri. Seperti tahun sebelumnya, sebaran pemondokan jemaah haji difokuskan pada 6 wilayah saja. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan operasional bus shalawat yang melayani Jemaah pulang pergi selama 24 jam dari hotel ke Masjidil Haram.

Pihak Kementerian Kesehatan menambahkan bahwa perbaikan layanan di bidang tranportasi, akomodasi, katering dan sistem informasi, akan sangat berpengaruh pada status kesehatan Jemaah haji. Sejak tahun lalu, Kemenkes telah mengedepankan upaya promotif dan preventif dalam penanganan kesehatan jemaah haji dan itu mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Perwakilan Kementrerian Dalam Negeri, Kementerian luar negeri, Kementerian Hukum dan Ham, TNI, POLRI dan BIN. (njs/kemenag/dbs)


Back to Top