Pengamat Pusat Kajian Pariwisata Unand Padang: Kenyamanan Para Turis Penting untuk Kembangkan Wisata Halal

gomuslim.co.id- Kenyamanan para wisatawan lokal maupun mancanegara menjadi prioritas utama dalam mengembangkan konsep wisata halal daerah. Hal ini dapat didukung dari berbagai hal termasuk pelayanan sampai ketersediaan fasilitas yang memadai. Dengan begitu, wisata halal Indonesia dapat menjadi primadona wisatawan dalam dan luar negeri.

Demikian disampaikan Pengamat Pusat Kajian Pariwisata Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatra Barat (Sumbar), Sari Lenggogeni beberapa waktu lalu. "Hal yang paling penting ialah bagaimana Sumbar bisa memberikan kenyamanan pada wisatawan, baik itu dari pelayanan maupun ketersedian infrastruktur," katanya di Padang, Rabu (22/03/2017). 

Sari menambahkan bahwa semua wisatawan tentunya akan mencari kenyamanan selama berwisata, salah satunya adalah ketersedian prasarana untuk beribadah. Menurutnya, hingga 2016 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbar masih didominasi oleh wisatawan asal Malaysia yang umumnya adalah muslim.

"Hingga 2016, 75 persen wisman masih didominasi oleh Malaysia, tentu dalam berwisata mereka akan membutuhkan tempat shalat atau ibadah lainnya yang lengkap dengan fasilitas pendukungnya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan sebagai wilayah dengan mayoritas muslim Sumbar harusnya bisa memaksimalkan potensi yang ada sebagai destinasi wisata halal. Dia mencontohkan Jepang sebagai negara dengan Islam sebagai agama minoritas mulai memperhatikan kenyamanan setiap wisatawan yang datang ke negaranya.

"Di bandara yang ada di Jepang sudah disediakan tempat shalat serta makanan halal, hal ini dilakukan untuk memberi kenyamanan bagi wisatawan muslim yang datang," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Oni Yulfian mengatakan Perda tentang Wisata Halal sedang dipersiapkan, tinggal menunggu konsep wisata halal yang akan dirumuskan oleh tim yang ditunjuk.

"Dalam Perda itu nanti dijelaskan konsep pariwisata halal yang kita kembangkan itu seperti apa. Bagaimana sarana pendukung seperti sertifikasi untuk restoran, hotel atau sarana lainnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)," katanya.

Ranperda tentang Wisata Halal ini, lanjut dia, untuk memperjelas kebijakan tentang pengembangan pariwisata daerah itu. Menurutnya, Perda tentang Wisata Halal tersebut dibutuhkan sebagai landasan hukum agar arah kebijakan bidang pariwisata nanti akan lebih terarah, tertata dan terkelola dengan baik.

Konsep pariwisata halal itu juga harus ada peran berbagai pihak. Selain MUI, tokoh adat, budayawan, dan masyarakat harus terlibat. Terkait Perda tersebut, Sumbar bisa studi banding ke Nusa Tenggara Barat (NTB) yang saat ini satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki Perda Wisata Halal.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat sebelumnya telah meminta pemerintah provinsi setempat menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wisata Halal menyusul ditetapkannya daerah ini sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia.

"Rancangan peraturan daerah atau raperda ini sangat dibutuhkan untuk mengatur pelaksanaan pariwisata halal tersebut," kata dia. (njs/unand/dbs) 


Back to Top