Menag: Presiden Sudah Tandatangani Keppres BPIH 2017

gomuslim.co.id- Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai persiapan terkait pelaksanaan ibadah Haji tahun ini. Setelah menyerahkan menyerahkan draft Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1438 H/2017 M kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, kini draft tersebut sudah ditandatangani.

Hal demikian disampaikan Menag Lukman Hakim Saifuddin usai mengikuti Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (04/04/2017). “Keppres BPIH saat ini sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM untuk segera segera diundangkan. Tadi saya sudah cek, sudah ditandatangani Pak Presiden, bahkan sudah beri nomor," ujar Menag.

Menag menambahkan terbitnya Keppres BPIH tahun ini jauh lebih cepat jika dibandingkan tahun lalu. Pasalnya, pada tahun 2016, Keppres BPIH ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Mei 2016.

Menurut Menag, terbitnya Keppres BPIH 1438H/2016M ini juga sekaligus menandai dimulainya proses pelunasan biaya haji. Menag berharap para calon jemaah haji yang ditetapkan berangkat tahun ini untuk bersiap melakukan pelunasan pada 17 Bank Penerima Setoran (BPS) yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Segera itu diundangkan, maka lalu kemudian 17 bank penerima setoran yang ada di seluruh tanah air itu siap menerima pelunasan dari para calon jamaah haji yang ditentukan berangkat tahun ini. Saya pikir sekarang para calon jamaah haji sudah bisa bersiap-siap untuk melunasi dalam waktu 2 sampai 3 hari ke depan, insya Allah sudah bisa melunasi," paparnya.

Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI telah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1438H/2017M pada 24 Maret lalu. Besaran BPIH tahun ini rata-rata sebesar Rp34.890.312. Biaya ini naik sebesar 0,72% atau sebesar Rp249.008 dibanding BPIH tahun lalu.

Sementara itu, terkait hal lain, Direktur Pengelolaan Keuangan Haji Kemenag, Ramadhan Harisman mengatakan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) diharapkan sudah terbentuk Agustus 2017. Dalam masa peralihan nanti diharapkan tidak mengganggu operasional penyelenggaraan ibadah haji.

"Saya kira tingggal  menunggu keputusan presidennya," ujarnya.

Ramadhan mengatakan, Panitia Seleksi (Pansel) BPKH sudah berkerja maksimal dan nama-nama hasil seleksi sudah diserahkan kepada Presiden. Sementara itu 10 nama untuk mengisi jabatan di Dewan Pengawas BPKH sudah berada di DPR untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"Jika semua berjalan mulus, Pak Menteri Agama berharap pada Agustus tahun ini sudah terbentuk," katanya.

Sebanyak 14 orang calon, nanti akan dipilih sebanyak tujuh orang yang mengisi jabatan di BPKH. Sedangkan 10 orang lainnya yang sudah diserahkan kepada DPR, setelah menjalani fit and proper test, akan ditetapkan lima orang untuk mengisi jabatan di Dewan Pengawas BPKH.

Ia tak menyebut nama-nama calon yang akan mengisi jabatan di Dewan Pengawas dan BPKH. Tetapi, lanjutnya, memang prosesnya sedikit panjang.

Sebab, setelah BPKH terbentuk dan ditetapkan melalui Kepres, keuangan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah harus diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah itu dilakukan lagi audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pendirian BPKH merupakan amanat Undang-Undang (UU) No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan, yang seharusnya sudah dibentuk setahun berikutnya setelah diundangkan. Ke depan, BPKH diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan haji. Sebab, keuangan haji harus dikelola lebih efisien dan rasional.

Karena itu, ke depan, Kemenag tak terlibat lagi dalam pengelolaan keuangan haji. Ditjen PHU lebih banyak terlibat pada manajemen dan operasional penyelenggaraan ibadah haji. Ia memastikan, badan keuangan haji tersebut akan diisi oleh orang profesional dan berintegritas dalam mengelola keuangan.

“Dipastikan pula, selama masa peralihan dari Ditjen PHU ke BPKH, operasional keuangan haji tidak akan terganggu,” tandasnya. (njs/kemenag/dbs)


Back to Top