Jelang Peresmian UU Jaminan Produk Halal 2019, LPPOM MUI Gelar Rakornas

gomuslim.co.id- Salah satu upaya yang tengah dipersiapkan jelang UU Produk Halal adalah Rapat Kerja Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengakjian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kegiatan yang dilaksanakan mulai pada, Selasa dibuka dan diikuti oleh 33 LPPOM MUI Provinsi Indonesia. Agenda terpenting adalah persiapan menjelang UU Jaminan Produk Halal yang akan berlaku mulai 2019 mendatang. 

Acara Rakornas tersebut berlangsung mulai Rabu 5 April sampai Jumat, 7 April 2017 mendatang, di Hotel Royal Pajajaran, Bogor. Sementara itu, LPPOM MUI baik di pusat maupun daerah telah menyiapkan berbagai sarana dan prasana untuk menyambut pemberlakuan UU tersebut. 

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim mengatakan sertifikat halal yang sudah diterbitkan MUI terhadap produk makanan dan minuman sebelumnya tetap berlaku. Proses sertifikasi dan penerbitan sertifikat halal masih dilakukan oleh MUI hingga saat ini. 

“Hal ini sebagai jawaban dari kesalahan pemahaman terkait rencana peralihan penerbitan sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).  Jadi selama Badan (BPJH) belum aktif, sertifikat yang sudah dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku,” ujar Lukman.

Dia menambahkan sertifikat itu akan diterbitkan kembali oleh Badan ketika masa aktif sertifikat habis dan akan diperpanjang kembali. Sedangkan BPJPH baru akan aktif tahun 2019 nanti. Karena hingga saat ini struktur kelembagaan tersebut belum lengkap. Ia meminta kepada perusahaan untuk tetap melakukan proses sertifikasi seperti biasanya. 

"Jadi karena kesalahan pemahaman ini yang membuat banyak perusahaan dari luar negeri yang menahan diri. Seperti kemarin itu produk dari Korea, Taiwan, Filipina. Mereka mengira sertifikasi itu sudah tidak di MUI lagi, mereka bingung kemana bikin sertifikat halalnya. Artinya ini harus diluruskan. Jadi sertifikasinya dilakukan sekarang," paparnya. 

Lebih lanjut, Lukman menilai ada perubahan sifat dalam sertifikat halal yang nanti akan diterbitkan oleh BPJPH. Selain itu, sebagai pengawasan akan dibentuk lembaga khusus yang akan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap produk yang beredar. 

"Memang ada perubahan yang akan dampaknya menjadi besar, karena sifat sertifikasi ini berubah, dari volunteer menjadi mandatoring,” kata Lukman.

Sementara itu, sertifikasi tersebut bersifat mandatoring maka implikasinya perusahaan tidak boleh berdagang atau masuk dan diperdagangkan ke Indonesia atau nanti akan dilabeli sebagai produk haram. Kemudian ketika badan sudah aktif, makanakan dibentuk lembaga penindakannya.

Pengertian produk halal dalam UU tersebut adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam, meliputi barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan masyarakat.

Berdasarkan UU ini, bahan yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. (nat/dbs)

 


Back to Top