Auditor Halal Harus Miliki Sertifikasi Pasca Pengesahan UU JPH 2019

gomuslim.co.id- Jelang pengesahan UU Jaminan Produk Halal 2019 (UU JPH) Lembaga Pengakjian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS). Lembaga tersebut telah mendapat izin dari Badan Sertifikasi Nasional.  

Ketua LPPOM MUI, Lukmanul Hakim mengatakan sesuai undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal auditor harus diakreditasi. "Auditor adalah saksi dan wakil ulama untuk memberikan jaminan bahwa sebuah produk halal atau haram," ujar Lukman di acara Rakornas LPPOM MUI di Hotel Royal Pajajaran Bogor, Rabu (05/04/2017).

Karena itu, wajib hukumnya mereka memiliki sertifikasi. Nantinya setelah undang-undang tersebut diterapkan maka lembaga penjamin halal bebas dibentuk tetapi auditornya harus disertifikasi. 

Kemudian setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terbentuk siapapun dapat membentuk lembaga penjamin halal. Termasuk LPPOM akan menjadi LPH meskipun sebenarnya fungsinya lebih besar dari LPH. 

Saat ini, banyak ahli yang melewati batas memberikan fatwa halal dan haram sebuah produk. Padahal tugas mereka hanya membuka tabir komposisi suatu produk apakah mengandung bahan-bahan haram atau tidak bukan untuk menetapkan hukum suatu produk halal atau haram. 

Dalam istilah, ungkapan mandatory lebih tepatnya tersemat pada BPJPH sebagai mandatory sertifikasi halal, bukan mandatory halal karena pengertian keduanya berbeda.

"Mandatory sertifikasi halal, hanya memberikan informasi yang memiliki bukti labelisasi suatu produk disebut halal," tukasnya. Namun jika mandatory halal, berarti seluruh makanan yang ada di Indonesia harus halal. "Ini diskriminasi karena warga Indonesia juga ada yang mengkonsumsi makanan non halal," katanya.

Auditor halal berperan penting dalam proses sertifikasi. Karena itu pemeriksa halal harus memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai bukti kemampuannya. Sementara itu menurut Undang-undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ada dua pelaku halal. Pertama, auditor halal dari lembaga pemeriksa halal. Kedua, penyelia halal dari perusahaan pemilik sertifikat halal yang disebut Auditor Halal Internal (AHI) oleh LPPOM MUI.

Dalam UU JPH disebutkan bahwa kedua profesi tersebut harus memiliki kompetensi atau kemampuan dalam pekerjaan. Pembuktiannya melalui Sertifikat Kompetensi. 

Kemudian untuk mendapat Sertifikasi Kompetensi bidang halal itu perlu ada pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Jika berhasil lulus ujian dan memenuhi seluruh persyaratan, baru bisa mendapat Sertifikat Kompetensi. Sehingga tidak semua orang bisa diangkat atau dinyatakan sebagai auditor halal. 

Sedangkan Auditor Halal Internal (AHI) perusahaan yang sudah mendapat Sertifikat Halal MUI, LPPOM MUI memberi syarat dan membekali AHI dengan Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH). Pelatihan yang sudah menjadi agenda rutin LPPOM MUI ini dilakukan juga pada perusahaan yang baru mengajukan proses untuk Sertifikasi Halal.

Lebih lanjut, disebutkan jika Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) telah dikukuhkan pemberlakuannya maka Pelatihan SJH akan menjadi satu prasyarat bagi seorang AHI untuk menjadi penyelia halal di perusahaan.

Dalam rancangan penyusunan SKKNI itu dikatakan bahwa salah satu persyaratan mendapat Sertifikat Kompetensi bidang halal yaitu harus mengikuti dan lulus Pelatihan SJH. Hal ini sejalan dengan aturan yang ditetapkan dalam UU JPH. (nat/dbs)

 


Back to Top