Kemenag Akan Susun Agenda untuk Gelar Riset Keagamaan Nasional

gomuslim.co.id- Aktivitas di lingkungan perguruan tinggi tidak lepas dari tiga hal utama yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Ketiga hal yang dikenal dengan istilah Tri Dharma Perguruan Tinggi pun termasuk di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Dalam rangka menumbuhkan budaya penelitian di kampus (PTKI), Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama (Kemenag) berencana menyusun agenda riset keagamaan nasional (Arkan). Pernyataan ini disampaikan oleh Kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Muhammad Zain baru-baru ini.

“Budaya riset di kampus sebagai bagian tradisi akademik harus terus ditumbuhkan. Untuk itu, seluruh regulasi yang tidak mendukung terhadap kegiatan penelitian sudah waktunya untuk dievaluasi," kata dia saat membuka Workshop Peningkatan Mutu Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kamis (06/04/2017), di Denpasar, Bali.

Menurutnya, penyusunan Arkan PTKI ini sebenarnya sudah mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045. Selama ini, kata Zain, isu-isu keagamaan dalam RIRN belum banyak tersentuh sehingga harus dioptimalkan oleh para dosen PTKI. “Isu tentang keagamaan ini masih minim dalam dunia riset,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zain menegaskan bahwa selain Arkan, peningkatan mutu riset juga harus ditunjang dengan optimalisasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Zain menilai Dit. PTKI perlu membuat regulasi untuk memastikan dana BOPTN bermanfaat optimal sesuai amanat UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, khususnya terkait pengalokasian 30 persen anggaran untuk penelitian.

"Forum ini menjadi momen penting bagi kita untuk merumuskan panduan pengelolaan BOPTN. Dari forum ini, kita bisa melahirkan rekomendasi rumusan yang akan dituangkan dalam Panduan Pengelolaan dana BOPTN Penelitian Pada PTKI," ungkapnya.

Workshop ini juga membahas draft panduan umum perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada PTKI. Di samping itu juga membahas draft pengelolaan lembaga penyelenggara dan pengelola manajemen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PTKI.

Hadir pada acara workhsop ini, seluruh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN/IAIN, P3M STAIN dan Kopertais dari masing-masing wilayah. Kegiatan workhsop ini akan berlangsung hingga Sabtu mendatang.

Dalam kesempatan berbeda, Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin menegaskan bahwa Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) harus berlatar belakang pendidikan agama. Jika tidak, hal itu dinilai berpotensi menimbulkan dampak yang fatal.

Menurut Kamaruddin, saat ini terjadi kekurangan dosen PAI pada PTU, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. "Banyak dosen PAI yang tidak pernah belajar agama Islam secara serius dari lembaga pendidikan Islam, bukan pula sarjana agama. Hal ini sangat berbahaya dan bisa fatal akibatnya. Sama bahayanya jika ada dokter yang melakukan kegiatan medis sementara ia tidak memiliki ilmu kedokteran. Tentu akibatnya sangat fatal," paparnya.

Kamaruddin mengaku saat ini pihaknya sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan sebagai turunan dari UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Jika RPP ini jadi, maka akan terjadi perkembangan yang sangat luar biasa. Program-program studi agama baik di PTKI maupun PTU itu untuk izin program studinya menjadi otoritas dari Kementerian Agama. Pembinaan dosen PAI pada PTU semuanya menjadi otoritas Kementerian Agama. Demikian juga untuk program studi pendidikan umum, baik di PTKI maupun PTU maka izinnya dari Kemenristek-Dikti," tegasnya.

Dia menilai perguruan tinggi merupakan instrumen negara dalam mewujudkan visi bangsa. Oleh karenanya, mata kuliah pendidikan agama juga harus linier dan menjadi instrumen dalam mewujudkan visi negara. "Agama harus menginspirasi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Agama harus menginspirasi atas negara sehingga menjadikan negara yang islami, bukan negara Islam formal," tuturnya.

Dirjen Pendis berharap ada kesamaan visi, persepsi, dan tujuan di kalangan dosen pendidikan agama Islam di PTU. Menurutnya, PAI harus diarahkan pada penguatan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang kuat. "Dan itu juga harus tercermin di dalam kurikulum yang akan dikembangkan," tandasnya. (njs/kemenag) 


Back to Top