Dukung Konversi Syariah, OJK Minta Bank NTB Siapkan Mitigasi Risiko

gomuslim.co.id- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh rencana konversi PT Bank Pembangunan Daerah NTB menjadi perbankan berbasis syariah. Namun informasi mengenai konversi ini juga dapat dipahami oleh nasabah. Hal ini dalam rangka menyiapkan mitigasi risiko yang mungkin timbul.

Demikian disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTB, Yusri beberapa waktu lalu.  “Nasabah perlu informasi, jangan sampai terjadi penarikan dana yang menganggu likuiditas perbankan lantaran proses konversi ini," ujarnya di Mataram, Rabu (05/04/2017).

Yusri menjelaskan mitigasi risiko yang berpotensi timbul harus sudah dapat ditangani oleh manajemen Bank NTB seperti potensi penarikan dana nasabah. Selain itu, sistem teknologi informasi yang sesuai standar diperlukan agar dapat mengakomodasi kepentingan dari seluruh stakeholder Bank NTB.

Ia juga menekankan tentang kesiapan SDM untuk menangani perbankan syariah agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kaidah syariah. "Jangan sampai SDM-nya tidak menguasai tentang perbankan syariah itu seperti apa. Jadi harus benar-benar diperhatikan," katanya.

Bank NTB ditarget dapat sepenuhnya beralih menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada Agustus 2018 mendatang. Saat ini setidaknya enam perusahaan konsultan tengah bekerja merampungkan proses persiapan konversi tersebut.

Direktur Utama Bank NTB Komari Subakir mengatakan pihaknya terus berupaya agar target waktu yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. "Saat ini masih on the track dan semua konsultan sedang bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing," tuturnya.

Sementara itu, dalam kesempatan berdeda, Analis Senior Divisi Pengembangan dan Pengaturan Pasar Keuangan Syariah Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Rifky Ismail, mengatakan adanya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) adalah untuk membangun sinergi para pemangku kepentingan keuangan syariah.

KNKS sendiri dipimpin langsung presiden. “Alhamdulillah, Presiden (Presiden Joko Widodo) sudah setuju menjadi ketua, chairman, KNKS,” ujarnya.

Rifky mengungkapkan ada keuntungan jika presiden yang menjadi pimpinan dari komite ini. menurutnya, Presiden mempunyai kekuatan untuk meminta Bank Pembangunan Daerah (BPD) berkonversi menjadi bank syariah.

Ia mencontohkan konversi Bank Aceh menjadi bank syariah beberapa bulan lalu telah membuat pangsa pasar perbankan syariah menembus angka 5 persen. “Kalau KNKS ini terjadi dengan pimpinan Presiden dan sudah jalan dengan kekuasaan dan back up yang baik dari KNKS, Presiden bisa ‘memerintahkan’ pimpinan daerah (supaya) BPD bisa menjadi (bank) syariah,” kata dia.

Meski bisa memerintah, kata Rifky, pimpinan KNKS tidak bisa sembarangan meminta BPD konvensional berubah bentuk menjadi bank syariah. “Tapi, tentu perintah Presiden berdasarkan riset yang kuat, bukan hanya berbasis semangat (memajukan keuangan syariah),” paparnya.

Informasi saja, keuangan syariah di Indonesia berhasil menembus angka 5 persen dari konversi Bank Aceh. Dengan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, aset perbankan syariah meroket. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, Mulya E. Siregar, mengatakan masuknya Bank Aceh Syariah yang beraset Rp19,79 triliun, menambah aset perbankan syariah dari Rp313 triliun-Rp323 triliun menjadi Rp342 triliun. (njs/dbs)


Back to Top