Ini Kata MUI Tentang Prinsip Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah

gomuslim.co.id- Kebutuhan rumah sakit yang dikelola sesuai dengan syariat Islam (syariah) masih tinggi di Indonesia. Namun, tidak semua rumah sakit bisa menerapkan skema ini. Padahal adanya skema ini dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat yang selama ini kurang puas dengan pelayanan beberapa rumah sakit.  

Saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memiliki pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Pedoman tersebut tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 107/DSN-MUI/X/106.

Wakil Ketua MUI Pusat, Yunahar Ilyas mengatakan rumah sakit yang ingin menyelenggarakan Rumah Sakit Syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). “Ini diperlukan untuk kepentingan pengawasan,” ujarnya saat mengisi Seminar Nasional Akuntansi Rumah Sakit dengan tema “Revitalisasi Tatakelola Keuangan Rumah Sakit di Era Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Auditorium Baroroh Baried Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Selasa (11/04/2017).

Menurut Yunahar, fatwa tersebut pada prinsipnya berisi lima hal, yakni tentang akad, pelayanan, obat-obatan dan pengelolaan dana finansial.  "Yang penting transaksi di dalam RS Syariah harus mengacu pada uhkum Islam fiqih mu’amalah. Dalam hal pelayanan memberikan yang baik, jelas antara hak dan kewajiban. Kalau bisa lebih, sesuai dengan standar panduan praktis klinis," paparnya. 

Lebih lanjut, dia mengatakan akhlak dalam pelayanan rumah sakit harus santun, ramah, transparan, berkualitas, adil. Dalam menghitung biaya, juga harus ada kewajaran. "Walaupun punya otoritas untuk menetapkan, tapi perhitungan wajar tergantung hati nurani. Dalam pelayanan spiritual, mendoakan pasien dan untuk mendoakan anak kecil berbeda dengan orang dewasa. Dalam mendoakan pasien jangan terlalu boros menggunakan kata 'sabar'. Harus tunjukkan empati, kalau pasien kesakitan empati dulu jangan bilang 'sabar'. Misalnya, “saya bisa merasakan memang sakit”," jelasnya.

Sementara untuk obat harus yang halal dan diutamakan, harus sudah ada sertifikasi halal. "Supaya dokter dan rumah sakit tenang dan gampang. Kalau tidak ada sertikasi halal, harus hati-hati kalau diketahui tidak ada, tetapi diperlukan itu tindaan darurat boleh," ungkapnya.

Yunahar menambahkan dana RS Syairyah mutlak harus menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah. Masalahnya, BPJS belum ada yang syariah. "Kami sudah mengusulkan kepada pemerintah agar ada BPJS Syariah. Namun, karena sampai sekarang belum ada BPJS syariah ya darurat," kata dia.

Sementara itu, penggagas standar Rumah Sakit Syariah, Sagiran mengatakan RS Noor Hidayah dan RSI Sultan Agung menjadi pilot project sertifikasi Rumah Sakit Syariah di 2015. Dia mengatakan, sebenarnya bagi rumah sakit yang sudah mendapatkan akreditasi KARS akan mudah untuk menjai RS Syariah.

Menurut Sagiran, pentingnya sertifikasi RS Syariah setidaknya ada lima hal yang mendasar, yakni: menjaga jiwa, memelihara akal, harta, dan kehormatan.

Sebelumnya, Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) bekerja sama dengan BNI Syariah menggelar simposium Persiapan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah. Kegiatan ini diniatkan sebagai forum perdana dalam menyosialisasikan dan mendiskusikan rumusan jalan membangkitkan rumah sakit syariah di nusantara. (njs/dbs)


Back to Top