Lembaga Sertifikasi Profesi Penyelia Halal Resmi Dibuka LPPOM MUI

gomuslim.co.id- Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS) bagi penyelia halal di setiap organisasi atau perusahaan, diresmikan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Makanan dan Kosmetik (LPPOM) MUI Lukmanul Hakim di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Selasa (11/04/2017).

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dibutuhkan sumber daya manusia yang disebut penyelia halal. "Penyelia halal ini harus ada di setiap perusahaan yang akan mengajukan sertifikasi halal," kata Lukmanul. 

Menurut Lukmanul, penyelia halal bertugas untuk mengawasi proses produksi halal (PPH) di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, mendampingi auditor halal saat pemeriksaan, beragama Islam dan memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. 

"LSP ini nantinya akan melakukan sosialisasi sehingga penyelia memiliki standar sesuai undang-undang seperti memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan," tukasnya. 

Sementara itu, fungsi penyelia pada dasarnya sama dengan auditor. Sebelumnya auditor hanya mengikuti pelatihan tetapi sekarang harus bersertifikat kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Sertifikasi Profesi (BSNP). 

Penyelia halal dapat mendapatkan informasi secara langsung melalui website www.lsphalalmui.com. Saat ini sudah ada penyelia yang telah mendapat sertifikasi yakni Nur Hayati dari industri makanan.

Proses sertifikasi profesi dengan uji kompetensi bagi para calon penyelia halal itu sendiri merupakan bagian dari implementasi amanat yang disebutkan di dalam UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Undang-undang tersebut, Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produksi Halal (PPH). Dalam hal ini, pihak perusahaan yang akan mendapatkan sertifikat halal berkewajiban untuk mengangkat Penyelia Halal yang memiliki kompetensi. Dan ini menjadi prasyarat yang ditetapkan di dalam Undang-undang.

Secara eksplisit, Pada Pasal 28 disebutkan, Penyelia Halal bertugas, bertanggung-jawab dan berwenang: (a) mengawasi PPH di perusahaan; (b) menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan; (c) mengoordinasikan PPH; dan (d) mendampingi Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada saat pemeriksaan. Sehingga karenanya, Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Mencakup tiga aspek: Knowledge (pengetahuan), Skill (keterampilan), dan Attitude (sikap dan perilaku). Untuk itu maka Penyelia Halal itu harus melalui serangkaian proses uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Pengetahuan yang  harus dimiliki oleh seorang Penyelia Halal itu sendiri di antaranya meliputi proses produksi halal dari awal sampai akhir, tentang standar-standar Sistem Jaminan Halal, seperti bahan baku, proses produksi, fasilitas, audit internal, dan lain-lain. Kesemuanya harus dikuasai oleh seorang Penyelia Halal.

Secara umum tugas dan tanggung-jawab Penyelia Halal lebih pada aspek monitoring atau pemantauan dan pengawasan serta berwenang mengakses terhadap pelaksanaan sistem jaminan halal dalam proses produksi halal di perusahaan. Bukan sebagai pelaksana secara utuh. Karena yang melaksanakan adalah bagian-bagian operasional di perusahaan yang bersangkutan. Seperti bagian penerimaan bahan, bagian gudang, bagian produksi, dan lain-lain. (nat/halalmui/dbs)

 


Back to Top