Kemenag dan Komisi VIII DPR Bahas Perkembangan BPKH

gomuslim.co.id- Baru-baru ini, Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama (Kemenag) menggelar raker perkembangan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pertemuan ini membahas tentang penentuan besaran gaji dan fasilitas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas serta teknis pengawasan DPR terhadap BPKH.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa DPR mempunyai wewenang untuk menentukan besaran gaji dan fasilitas tersebut. "Yang menentukan gaji dan fasilitas lainnya itu DPR. Sebab anggaran itu ada di DPR. UU mengatakan bahwa seluruh biaya operasional BPKH itu diajukan oleh BPKH kepada menteri untuk ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari DPR," ujarnya di Jakarta, Selasa (18/04/2017).

Menag menjelaskan teknis terkait gaji, BPKH akan mengajukan besarannya kepada KemenPANRB yang mempunyai standardnya. Selanjutnya, pihak KemenPANRB mengajukan ke Kemenkeu. Dari situ, BPKH akan membuat rancangan yang kemudian diajukan ke Menteri Agama. "Menag sebelum menetapkan mesti mendapat persetujuan dari DPR. Jadi ujungnya ada di DPR sebenarnya," paparnya.

Selain itu, Menag menegaskan bahwa pihaknya tidak punya usulan terkait besaran gaji karena menghargai independensi dan profesionlitas BPKH. "UU telah memberikan kewenangan penuh untuk menentukan sendiri, kecuali kalau kita diminta pendapat oleh mereka," terangnya.

UU 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberi kewenangan penuh kepada BPKH untuk mengatur struktur organisasi, termasuk mengenai biaya operasional. UU secara eksplisit mengatur bahwa seluruh biaya operasional berasal dari dana haji, bukan APBN.

Baik BP maupun DP BPKH dipilih berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan pansel. Menurut Menag, UU tersebut juga mengatur teknis pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Pasal 52 ayat 5 mewajibkan BPKH untuk melapor kepada DPR dalam enam bulan sekali. "Pasal itu secara tegas mengatakan bahwa BPKH wajib menyampaikan laporan setiap enam bulan kepada DPR. Itu waktu yang sangat cepat untuk sebuah badan," jelas Menag.

"UU 34 sengaja mengatur seperti itu agar kontrolnya lebih ketat. Kalau ada kekhawatiran, maka setiap enam bulan bisa dikontrol secara langsung," tambahnya.

BPKH akan segera beroperasi setelah terbitnya Keppres. Menag mengaku kalau Presiden saat ini sudah memilih BP BPKH. Namun, untuk menerbitkan Keppres, Presiden masih menunggu hasil DPR dalam menentukan DP BPKH.

"Presiden akan menetapkan keduanya (DP dan BP) dalam satu Keppres. Karena tidak mungkin Keppres terpisah untuk mengatur satu badan. Presiden juga masih menunggu nama yang akan dipilih DPR. Setelah ada, baru BP dan DP akan ditetapkan dalam satu Kepres," tambahnya.

Menag memastikan bahwa Pansel BPKH bekerja secara professional. Pansel bahkan sampai melakukan konfirmasi terkait rekam jejak masing-masing kandidat kepada KPK, PPATK, OJK, dan Ditjen Pajak. "Jadi ada 4 instansi yang ikut mengontrol integritas dalam hal keuangan dan semua yang sudah disodorkan pansel itu sudah clear and clean," tandasnya.

Ikut mendampingi Menag, Sekjen Kemenag yang juga sekretaris Pansel BPKH Nur Syam, dan Kepala Biro Humas Data dan Informasi Mastuki. (njs/kemenag/dbs)

 

 


Back to Top