Ini Lima Anggota Dewan Pengawas BPKH Terpilih dari DPR

gomuslim.co.id- Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatuhan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memilih dan menetapkan lima anggota dewan pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kelima dewan pengawas tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (27/4/2017).

"Perkenankan kami pertanyakan, apakah laporan Komisi VIII DPR dapat disetujui?," ujar Fadli Zon yang langsung disetujui peserta rapat.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, keputusan tersebut mengacu pada hasil uji kelayakan dan kepatuhan, rapat pada 26 April 2017. Melalui pemungutan suara, DPR telah memilih dan menetapkan lima nama anggota Dewan Pengawas BPKH.

Fit and proper test anggota Dewan Pengawas BPKH digelar Komisi VIII DPR RI tanggal 25 sampai 26 April 2017 lalu. Selanjutnya menetapkan lima anggota dewan pengawas dari 10 calon yang diajukan pemerintah. Kelima nama yang terpilih tersebut adalah KH. Masryudi Suhud, Suhaji Lestiadi, Yuslam Fauzi, M. Akhyar Adnan, dan Abdul Hamid Paddu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyebutkan kelima nama tersebut terpilih lantaran memenuhi kriteria-kriteria yang diinginkan. Pertama, kompetensi dan kapasitas. "(Orang-orang terpilih) berintegritas dan komitmen kepada kerja dan umat dan memiliki penguasaan bidang pengawasan," ujarnya.

Selain itu, kata Sodik, mereka juga mempunyai penguasaan di bidang investasi dan keuangan, serta penguasaan masalah haji. Kriteria kedua, yakni kelima orang tersebut mendapatkan dukungan fraksi-fraksi di DPR. Ketiga, keterpilihan mereka juga berdasarkan aspirasi dari masyarakat.

Kelima orang tersebut terpilih dari sepuluh nama yang diajukan Presiden Joko Widodo. Akan ada tujuh nama yang nantinya menjadi dewan pengawas BPKH. Dua orang mewakili pemerintah (dari Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan) dan lima orang lainnya mewakili tokoh masyarakat. Uji kelayakan dan kepatutan dewan pengawas BPKH yang dilakukan Komisi VIII DPR hanya untuk menyeleksi calon dari unsur masyarakat. Sementara dua orang perwakilan pemerintah tidak menghadapi uji tersebut.

Politikus dari Partai Gerindra ini mengatakan mereka yang terpilih harus mampu menjalankan BPKH sesuai amanah rakyat. "Harus memiliki integritas dan moral yang tinggi, serta berkomitmen tinggi terhadap jamaah haji, umat, dan bangsa," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis, mengungkapkan Dewas BPKH juga harus mempunyai pendekatan syariah dan kehati-hatian terkait pengelolaan dana dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan berasaskan prinsip-prinsip syariah, kehati-hatian, transparan serta akuntabel.

“Perlu diingat bahwa BPKH ini merupakan badan baru amanah dari undang-undang RI nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang mengharuskan adanya pemisahan fungsi antara penyelenggaraan ibadah haji dengan pengelolaan keuangannya,” ujarnya.

Oleh karena sangat strategisnya badan ini, maka Iskan berharap agar keberadaan Dewas BPKH bisa bersinergi dengan badan pengelola dalam menjalankan fungsi check and balancing. Sehingga, Dewas BPKH juga seharusnya memiliki pemahaman tentang prinsip dan aplikasi pengelolaan dana dan pengawasan. (njs/kemenag/dbs)


Back to Top