Asbisindo: Ini Keunggulan BMT dan Bank Syariah bagi Masyarakat

gomuslim.co.id- Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan keuangan syariah. Salah satunya melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan perbankan syariah. Keduanya diyakini mempunyai keunggulan tersendiri sebagai bagian ekonomi syariah.

Prinsip nilai keadilan yang menonjol merupakan pembeda dari industri keuangan lainnya.  Menurut Ketua Bidang Hubungan Media Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Koko T Rachmadi, dengan wilayahnya luas yang dihuni 250 juta penduduk, akses keuangan jadi tantangan luar biasa di Indonesia.

Saat industri keuangan formal belum bisa masuk ke daerah, rentenir masuk. Dengan teknologi, sebenarnya jasa keuangan formal sudah bisa menjangkau. Tidak masalah entah itu BMT atau lembaga keuangan syariah lain yang lebih dulu berkembang di daerah.

“Yang pasti, karena ini jasa keuangan syariah dimana syariah prinsipnya adil, ini dikedepankan agar beda dengan industri lain,'' kata Koko beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan bahwa tidak bisa dipungkiri, adanya rentenir di awal membantu ekonomi lokal berkembang. Namun, Asbisindo sangat pengapresiasi kiprah pegiat BMT yang membantu pelaku usaha kecil terbebas dari rentenir seperti yang dilakukan Mursidah Rambe dan BMT Beringharjo.

Layanan perbankan nirkantor (branchless banking) yang diinisiasi OJK sudah ke sana arahnya tapi masih perlu sinkronisasi regulasi dan reformasi. Kalau industri ke daerah, perlu insentif atau kompensasinya bagi industri.

Sementara antara perbankan syariah dengan BMT memang perlu komunikasi lebih lanjut. Di satu sisi perbankan syariah harus tahu model bisnis BMT seperti apa dan BMT juga harus paham model bisnis bank seperti apa. “Perbankan punya kelebihan pada teknologi dan sistem, sementara BMT unggul pada pendekatan humanisnya kepada nasabah,” kata Koko.

Bank sendiri tidak masalah jika ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan BMT, tapi ada risiko yang belum dicakup dalam regulasi saat ini. Karena itu, butuh juga peran regulator di sana.

Bank-bank syariah dan unit usaha syariah yang punya induk bisa manfaatkan fasilitas induk yang sudah menjangkau daerah meski segmen pasar tiap bank berbeda. “Ini preferensi masing-masing. Yang pasti brachless banking membuat akses jasa keuangan ke daerah makin terbuka,” ungkap Koko.

Sekadar informasi, prinsip BMT dan Bank Syariah sama-sama menjunjung asas ekonomi islam dalam sistem maupun operasionalnya. Namun, BMT memiliki beberapa perbedaan dengan Bank Syariah.

Perbedaan yang paling menonjol adalah status hukum yang menaungi keduanya dimana Bank Syariah sudah berbentuk perseroan dan tunduk di bawah Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT masih belum memiliki status dan perundang-undangan yang jelas walaupun mendapat dukungan dari pemerintah. Sebagai solusinya, hingga saat ini BMT masih menginduk pada perundang-undangan koperasi walaupun secara mekanisme kerja berbeda.

Modal awal BMT tidak sebesar Bank Syariah, karena salah satu syarat berdirinya bank adalah mencapai modal awal sebesar yang telah ditentukan dalam undang-undang perbankan, demikian juga dengan Bank Syariah harus memenuhi syarat tersebut.

Pangsa pasar BMT lebih kecil daripada bank syariah, yaitu seputar wilayah Kabupaten, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Namun, pada saat ini tidak jarang ditemukan BMT yang pangsa pasarnya adalah menengah keatas.

Pada nisbah bagi hasil produk tabungan, Bank Syariah dan BMT cenderung memiliki perbedaan, dimana BMT menentukan nisbah yang lebih kecil bagi nasabah (penabung). Hal ini disebabkan karena pertimbangan modal BMT yang lebih kecil, sistem profit and lost sharing yang berbeda dengan bank syariah (revenue sharing), tidak adanya pembebanan biaya administrasi bagi nasabah, serta tingkat likuiditas BMT itu sendiri. Pada kasus BMT, biaya administrasi dibebankan pada nasabah saat nasabah hendak menutup rekening tabungannya.

Pada produk pembiayaan, BMT tidak menentukan nisbah tertentu. Prosentase bagi hasil tersebut ditentukan melalui kesepakatan antara pihak BMT dengan calon peminjam secara personal. Hal ini disebabkan karena BMT tidak tunduk kepada regulasi BI (Bank Indonesia) sehingga lebih leluasa dalam menerapkan konsep bagi hasil yang sesungguhnya. (njs/asbisindo/dbs)


Back to Top