Ini Kata Ketua MUI Tentang Peran Pesantren Terhadap Ekonomi Indonesia

gomuslim.co.id- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menyeru agar pesantren-pesantren mengambil peran aktif dalam menciptakan arus baru ekonomi Indonesia. Ia mengatakan sudah saatnya arus ekonomi Tanah Air beralih dari pendekatan atas ke bawah (top-down) menjadi sebaliknya (buttom-up).

Rais ‘Aam PBNU ini menuturkan pembangunan ekonomi dari atas, yang diharapkan bakal "menetes" ke bawah, ternyata tak sesuai dengan dambaan. Kekayaan ekonomi berputar-putar pada kalangan elite saja dan kian menciptakan kesenjangan ekonomi yang kian menganga di antara masyarakat.

Kiai Ma'ruf mendorong Rapat Kerja Rabithah Ma'ahid Islamiyah NU (RMINU) sebagai wadah asososiasi pesantren untuk proaktif memfasilitasi pesantren agar turut memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Ia mengaku sudah bergerak di level petinggi negara dan pengusaha, dan RMINU diharapkan menyambutnya dengan gerakan nyata.

"Pesantren memiliki tugas banyak sekali, tetapi yang utama ada dua, yakni menyiapkan mufaqqih fiddin atau orang-orang yang ahli agama, dan rijalul ishlah atau tokoh-tokoh perubahan, tokoh-tokoh perbaikan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa Erani Ahmad Yustika yang menjadi salah satu narasumber dalam seminar itu berpendapat, pesantren telah memiliki beberapa modal dasar untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan.

Menurutnya, pesantren mempunyai nilai-nilai yang selaras dengan etos pertumbuhan ekonomi. Semangat kemandirian, misalnya, sangat kuat di pesantren sehingga mempermudah pembangunan ekonomi khususnya di tingkat perdesaan.

Erani juga menilai jumlah santri yang mencapai nyaris empat juta adalah modal yang terelakkan. Dalam dimensi ekonomi, potensi ini tak hanya menunjukkan bahwa pesantren bisa menjadi produsen tapi juga memiliki pasar atau konsumen yang jelas.

Modal lain yang juga Erani sebut adalah jaringan. Pesantren dianggap sebagai institusi yang memili rantai sosial, budaya, dan politik yang luas. Relasi tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan aktivitas ekonomi yang dibangun. "Dalam teori-teori ekonomi, sekarang bukan modal ekonomi saja tapi yang terpenting sekarang justru adalah modal sosial," katanya.

Ia menjelaskan sekitar lima puluh tahun yang lalu penyangga utama ekonomi nasional adalah sektor pertanian. Namun seiring dengan perkembangan zaman, sektor pertanian hanya menyumbang sekitar lima belas persen.

Saat ini, ada tiga sektor yang menjadi penyangga perekonomian nasional, yaitu sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor pertanian. Terkait dengan perubahan-perubahan tersebut, ia meminta pesantren untuk mempersiapkan diri dan beradaptasi apabila pesantren ingin bisa menjadi agen penguatan ekonomi umat. “Sampai sejauh mana pesantren bisa adaptif terhadap perubahan tersebut,” jelasnya.

Ia mengungkapkan ada tiga hal yang seharusnya menjadi perhatian pesantren dalam menguatkan ekonomi umat. Pertama, jumlah pesantren itu sendiri. Baginya, pesantren NU yang jumlahnya dua puluh tiga ribu. Kedua, jumlah santrinya, yaitu sekitar empat juta santri bisa menjadi konsumen berdaya beli tinggi.

“Ini menjadi captive market dan memiliki daya beli tinggi apabila dikelola dengan baik,” ucapnya.

Ketiga, jaringan peantren. Menurut dia, pesantren itu bukan hanya santrinya saja, pesantren juga memiliki jaringan yang sangat luas seperti keluarga santri, masyarakat sekitar pesantren, hingga hubungan pesantren dengan pesantren lainnya. “Jaringan ini menjadi sangat penting (untuk menguatkan ekonomi umat),” katanya.

Untuk menguatkan ekonomi umat, Erani mengusulkan kepada pemangku pesantren untuk merumuskan dan mendisain model lembaga ekonomi seperti apa yang dipilih untuk menjadi lokomotif ekonomi pesantren. “Misalnya pesantren iuran untuk membuat bank. Kalau memiliki bank sendiri, itu akan menjadi pendorong ekonomi umat,” tegasnya.

Narasumber lain yang hadir dalam seminar tersebut adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) M. Noor Marzuki, Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag RI Imam Safe’i, dan Staf Khusus Menteri BUMN Asmawi Syam. (njs/dbs) 


Back to Top