Begini Kelanjutan Rencana Merger Bank Syariah Indonesia

gomuslim.co.id- Rencana Kementerian BUMN untuk melebur empat bank syariah menjadi satu, kini mulai menyusut menjadi dua bank saja. Kabarnya, penggabungan (Merger) tersebut hanya akan dilakukan pada BNI Syariah dengan Unit Usaha Syariah Bank Tabungan Negara (UUS BTN). Merger ini diharapkan dapat mendongkrak modal bank BUMN syariah masuk ke kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) III atau bermodal inti minimum sebesar Rp5 triliun.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad, konsolidasi Bank Umum Syariah (BUS) pelat merah baru akan terealisasi setelah ada kepastian pembentukan perusahaan induk (holding) bank milik Badan Usaha Mlik Negara (BUMN).

"Belum ada perkembangan karena diskusi mengenai holding kan masih terus jalan. Saya kira nanti akan sangat terkait karena tidak bisa dipisah-pisah mengingat itu satu grup. Jadi kita tunggu perkembangan mengenai holding bank BUMN," ujarnya baru-baru ini.

Muliaman mendorong terealisasinya bank syariah pelat merah. Dengan bergabung, ukuran bank syariah di Indonesia bisa menjadi lebih besar sehingga bisa melakukan ekspansi dan investasi signifikan.

"Kalau besar, bisa banyak yang dilakukan karena investasi memerlukan modal yang besar dan modal yang kuat. Kalau modal terbatas, saya kira, tidak banyak yang bisa dilakukan," ujarnya.

Berdasarkan data OJK, per Februari 2017, porsi aset bank syariah anak usaha maupun unit usaha bank pelat merah masih di bawah 10 persen dari nilai aset perusahaan induk.

Porsi terbesar dipegang oleh PT Bank Syariah Mandiri yaitu 8,81 persen dari aset induk atau senilai Rp70,73 triliun. Kemudian UUS PT Bank Tabungan Negara 8,13 persen, PT Bank BNI Syariah 5,19 persen, dan PT Bank BRI Syariah 2,94 persen.

Adapun total aset perbankan syariah secara umum masih sangat minim yaitu hanya Rp355,88 triliun atau 5,18 persen dari total aset perbankan nasional yang mencapai Rp6.867, triliun.

Sementara itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menilai jika kesiapan unit usaha syariah dari bank-bank untuk spin off masih terbatas. Hal ini melihat syarat-syarat untuk unit usaha syariah melepaskan diri dari bank induknya masih sangat minim tercapai dan belum bisa dicapai semua unit usaha syariah yang ada.

Menurut Wakil Ketua DSN MUI Adiwarman Karim, salah satu kesulitan utama untuk melakukan spin off adalah minimnya modal serta aset yang dimiliki oleh unit usaha syariah di perbankan. "Kalau skala aset di bawah Rp3 triliun itu akan sulit," ungkapnya.

Meski demikian, lanjutnya, sudah ada beberapa unit usaha syariah dari bank asing telah memiliki aset yang jauh di atas Rp3 triliun. Hanya saja beberapa di antaranya hanya memenuhi satu aspek saja sementara aspek lainnya belum terpenuhi sehingga kalaupun dipaksakan untuk spin off maka akan menurunkan jumlah aset mereka.

"Misal yang siap untuk spin off unit usaha syariah dari Maybank. Itu asetnya Rp23 triliun tapi baru siap di satu sisi. Misal LDR-nya belum siap untuk spin off. Cuma ROA-nya memenuhi dengan 2,8 persen. Kalau dipaksa spin off asetnya akan turun jadi Rp17 triliun karena tergantung induk," jelas dia.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan ketentuan guna legal spin off. Artinya pemisahan unit usaha syariah dari induk dilakukan hanya dari segi legalitasnya saja sementara proses bisnisnya tetap bersama dengan induk mereka.

"Di mana spin off itu terjadi di aspek legal saja tapi bisnis proses itu tetap jadi satu. Misalnya 80 persen dari bisnis boleh di-absorb ke induk. Kedua untuk boleh platform-nya, bisa sharing dengan induk," tuturnya.

Sementara untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) syariah yang melakukan spin off diperbolehkan untuk mengakui 50 persen deposito yang disimpan untuk jangka di atas tiga tahun sebagai quasi equity sehingga bisa menambah permodalan unit usaha syariah. (njs/dbs)

 


Back to Top