Raja Salman: Wanita Saudi Boleh Bepergian Sendiri Namun Tak Boleh Menyetir

gomuslim.co.id- Aturan mengenai keterbatasan ruang gerak wanita di Arab Saudi kini mendapat angin segar dari Raja Saudi. Kebijakan dari peraturan tersebut adalah kaum hawa tak lagi perlu meminta izin wali untuk bepergian termasuk membuat paspor. Namun aturan tentang larangan perempuan Saudi menyetir mobil masih berlaku. 

Keputusan Raja Salman ini muncul setelah menyetujui usulan yang diajukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Menteri untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). 

"Kecuali jika ada dasar hukum yang sesuai dengan ketentuan Syariah Islam," tulis keputusan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi, seperti yang dilansir dari publikasi Arab News.

Sementara itu, Presiden Komisi Hak Asasi Manusia Bandar bin Mohammed Al-Aiban mengatakan pihaknya menyambut baik keputusan tersebut yang dinilainya mencerminkan kepedulian Raja Salman terhadap rakyat dengan menyederhanakan prosedur bagi perempuan yang jumlahnya mencapai separuh dari masyarakat Saudi itu sendiri.

Keputusan itu juga menuai sejumlah kelompok pendukung pemberdayaan wanita Saudi memuji langkah itu. Pasalnya, selama ini aturan yang mengharuskan perempuan Saudi harus mendapat persetujuan wali lelaki telah menimbulkan hambatan bagi perempuan dan kadang disalahgunakan. 

"Hal ini (perwalian laki-laki) selalu menjadi hambatan dan merendahkan martabat perempuan, karena beberapa wali ada yang menyalahgunakan wewenang tersebut dan mengambil keuntungan pribadi," pungkas Maha Akeel, Direktur Informasi dan Komunikasi Publik untuk Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berbasis di Jeddah. 



Dengan terbitnya aturan ini semakin mengakui hak seorang perempuan untuk menjadi wali bagi dirinya sendiri dan mengurus masalahnya sendiri tanpa perlu persetujuan wali. Sementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung telah meminta instansi terkait untuk meninjau kembali prosedur yang berlaku. Mereka juga meminta untuk mencantumkan semua prosedur yang memerlukan persetujuan wali perempuan tersebut untuk menyelesaikan sebuah layanan dan memberikan penjelasan tentang dasar undang-undang dalam waktu tiga bulan sejak tanggal penerbitan aturan tersebut.

"Ini artinya perwalian laki-laki telah diubah," kata Suhaila Zain Al-Abideen, anggota senior Perhimpunan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Saudi. 

Dia meyakini aturan baru tersebut akan mencakup kemampuan perempuan untuk mandiri mewakili diri mereka di pengadilan, termasuk membuat atau memperbarui paspor untuk bepergian ke luar negeri. 

"Hukum syariah tidak mengharuskan perwalian perempuan karena kita sangat kompeten," ujar Suhaila.

Selama ini, pemerintahan sebelumnya tidak menjelaskan kenapa perempuan harus mendapatkan persetujuan wali untuk sebuah layanan yang diperlukan. Seorang advokat dan penulis Saudi Abdullah Al-Alami mengaku optimistis aturan baru atau undang-undang tersebut diluncurkan. 

Pada 19 April lalu, beberapa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memilih Arab Saudi untuk melayani Komisi PBB terkait Status Perempuan. Ini didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

"Kami telah menempuh perjalanan jauh," kata Lina Almaeena, anggota Dewan Syura. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan Saudi Vision 2030 untuk meningkatkan partisipasi atau keterlibatab perempuan di angkatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Almaeena yakin jika aturan baru ini juga mencakup tentang zin kerja, yang menunjuk pada undang-undang yang mengharuskan perempuan mendapatkan izin dari wali mereka untuk bekerja.

Namun, hak untuk mengemudi kendaraan belum diberikan kepada perempuan Arab Saudi. Meski demikian diprediksi izin mengemudi untuk perempuan akan segera datang.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dewan Syura akan menggelar pertemuan yang dijadwalkan pada 9 Mei untuk mendiskusikan dan mempertimbangkan sebuah rekomendasi yang menuntut Kementerian Dalam Negeri mendukung perempuan untuk mengemudi.

Dalam lima tahun terakhir, Saudi Arabia telah menunjuk lebih banyak perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. Pada tahun 2011, almarhum Raja Abdullah memberi wanita hak untuk bergabung dengan Dewan Syura dan hak untuk mencalonkan dan memberikan suara dalam pemilihan kota, yang menjadi kenyataan pada tahun 2015.

Kemudian, pada 2013 beberapa perempuan telah diangkat ke dalam Dewan Shoura untuk kali pertama, 30 diantaranya telah menjadi anggota. Saat ini, representasi wanita Saudi di Shoura Council mencapai 20 persen.

Tiga bulan yang lalu, tiga wanita Sarah Al-Suhaimi, Rania Nashar dan Latifa Al-Shabhan, ditunjuk untuk duduk di sektor keuangan yang sebelumnya didominsi lelaki.  Meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 22 persen menjadi 30 persen merupakan salah satu tujuan utama Saudi Vision 2030. (nat/arabnews/dbs)


Back to Top