Ini Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia

gomuslim.co.id- Kekuatan ekonomi syariah Indonesia masih berada pada peringkat kesembilan di dunia. Namun, secara global, kontribusi ekonomi di sektor syariah berada pada angka 2,5 persen. Sedangkan di tingkat nasional, sektor ini bernilai 5,33 persen dari jumlah total keuangan negara.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2016 mencatat total aset pada sektor ekonomi syariah mencapai USD 65,5 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa ke depan, ekonomi syariah harus menjadi prioritas bagi perkembangan ekonomi nasional sehingga lebih baik lagi.

Demikian disampaikan Muhammad Syakir Sula dalam acara seminar nasional bertajuk “Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia” di Auditorium lantai 2 Syahida Inn, Selasa (17/5/2017). Seminar sendiri diselenggarakan Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta dengan mengundang sejumlah akademisi dan praktisi, termasuk mahasiswa dan dosen ekonomi syariah berbagai kampus.

Lebih lanjut, Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini menjelaskan, kendati angka pertumbuhan ekonomi syariah nasional terlihat positif dengan capaian 20 persen, bukan berarti optimisme ini tidak mengalami kendala. “Kapasitas kelembagaan industri keuangan terbatas, akses produk syariah yang terbatas dan pangsa pasar industri syariah yang masih kecil menjadi tiga kendala yang patut kita selesaikan bersama,” terangnya.

Komisaris BNI Syariah dan anggota Komisi Pengembangan Jasas Keuangan (KPKJS) OJK ini menambahkan, solusi yang terus diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan tiga cara. Pertama, mendorong perbankan syariah agar lebih kontributif dengan ikut berkontribusi pada sektor pembangunan yang sedang digalakan pemerintahan Jokowi. Kedua, mendorong internal perbankan syariah agar lebih efisien.

“Terakhir, menjadikan perbankan syariah lebih inklusif dengan menyediakan pelayanan kepada masyarakat kecil agar bisa merasakan manfaat ekonomi syariah,” paparnya lagi.

Selain tiga cara itu, Syakir juga berharap Perguruan Tinggi Agama Islam khususnya UIN Jakarta mengambil bagian dalam menggerakkan ekonomi syariah dengan menyosialisasikannya kepada masyarakat. “Seminar ini sudah menjadi salah satu cara efektif dalam hal ini,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin menuturkan, pertumbuhan positif ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari kontribusi MUI, khususnya Dewan Syariah Nasional (DSN).  Dalam beberapa tahun terakhir, DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa moderat dan fleksibel. Hal ini juga memaksa para kiai yang ada di jajaran DSN MUI untuk mengerti betul tentang permasalahan ekonomi khususnya perbankan.

“Sekarang ini malah tercampur campur, kiai jadi bankir, bankir juga seperti kiai. Contohnya ini, Pak Syakir (Muhammad Syakir Sula, Komisaris BNI Syariah dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, red.), bankir tapi sudah kayak kiai, ngerti istilah mudharabah, musyarakah segala, udah melebihi santri,” ujar Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

KH Ma’ruf Amin menambahkan, perbankan syariah jelas berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada permodalan yang harus bersih dari hal-hal yang haram dan prosesnya dengan akad yang halal. “Misalnya saja, orang yang menikah dengan akad dengan orang yang kawin saja tanpa akad, jelas berbeda,” terang kiai sepuh keturunan dari Syekh Nawawi Banten ini.

Sebagai informasi, DSN adalah badan khusus yang dibentuk MUI untuk mengeluarkan fatwa-fatwa seputar ekonomi syariah. Saat ini DSN telah berkekuatan hukum dengan dikeluarkannya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 32  disebutkan bahwa bank syariah harus diawasi oleh dewan pengawas syariah.

“Sekarang ini DSN sudah memiliki DSN Institute yakni lembaga yang menyediakan pelatihan untuk sertifikasi tenaga dewan pengawas syariah,” pungkas Ma’ruf. (njs/uinjkt/dbs)


Back to Top