Perluas Akses Keuangan Syariah Jemaah Masjid, OJK Jatim Luncurkan AKSI UMMAD

gomuslim.co.id- Sebagai langkah untuk memperluas akses keuangan syariah, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur meluncurkan AKSI UMMAD (Akses Keuangan Syariah untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid) di Ballroom Hotel Shangri La, Surabaya, Selasa, (30/05/2017). Program ini dirancang untuk memberikan akses keuangan syariah bagi jemaah masjid dan masyarakat di sekitar masjid.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengatakan, dengan adanya program tersebut, pihaknya berharap masjid akan kembali menjadi pusat aktivitas umat Islam. “Baik sebagai pusat pendidikan, kegiatan sosial, pengembangan ekonomi, dan tempat musyawarah untuk memecahkan permasalahan umat," ujarnya.

Lebih lanjut, Muliaman menjelaskan tujuan utama AKSI UMMAD ialah untuk meningkatkan fungsi dan peran masjid sebagai pusat dakwah dan kemandirian ekonomi umat. Termasuk peran Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) dalam pemberdayaan umat serta meningkatkan peran lembaga jasa keuangan syariah dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Muliaman menegaskan, peran aktif pengurus masjid dalam mengelola dana umat sangat penting. "Ini supaya akses keuangan masyarakat lebih baik, sehingga tercapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan," tambahnya

AKSI UMMAD diluncurkan pertama kali di provinsi Jawa Timur atas gagasan Kantor Regional 4 Jawa Timur beserta para pegiat keuangan syariah di sana. Dengan begitu, Jawa Timur dinilai dapat menjadi tonggak awal kembalinya kemakmuran masjid serta mengembalikan fungsi masjid. "Kami coba dulu di Jawa Timur. Nanti kalau sudah tertata dan tertib, baru provinsi lainnya," ucapnya.

Selain Masjid, Lembaga ZISWAF dan Perbankan Syariah, Program AKSI UMMAD juga mengintegrasikan kontribusi dari kalangan akademisi, ulama, dan para praktisi. Kelak, mereka yang akan berperan aktif dalam mendampingi para pengurus dan jamaah masjid yang menjadi peserta program.

Keterlibatan pihak perguruan tinggi ini dalam rangka pendampingan spiritual dan peningkatan kapasitas usaha. "Dosen-dosen kampus saya minta untuk membantu managerial skill karena mengelola dana ini butuh keterampilan khusus," tutur dia.

Sementara itu, Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, Sukamto, menyebutkan bahwa dalam program AKSI UMMAD ini didukung oleh 6 masjid percontohan. Antara lain Masjid Al Falah, Surabaya; Masjid Al Muhajirin, Gresik; Masjid Jenderal Sudirman, Surabaya; Masjid As Sa'adah, Surabaya; Masjid 'Aqaba, Sidoarjo; dan Masjid Roudlotul Ilmi, Gresik.

Ditambah pula 6 LAZISWAF, 5 Perguruan Tinggi, dan 4 lembaga negara dan asosiasi. Adapun dua perbankan syariah telah menyatakan keikutsertaannya, yakni Bank Bukopin Syariah dan Bank Jatim unit usaha Syariah. “Dengan kolaborasi ini, Kami berharap agar seluruh pegiat keuangan syariah di Jawa Timur akan semakin solid dalam melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Jawa Timur," tutur Sukamto.

Grand Launching AKSI UMMAD diawali dengan Seminar dengan tema Aksi Kebangkitan Ekonomi Umat Melalui Masjid. Narasumber yang hadir berasal dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pusat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Masjid Jogokaryan Yogyakarta.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Soekarwo mengapresiasi peluncuran program AKSI UMMAD tersebut. "Program ini sangat strategis dan berdiri di tengah potensi mayoritas penduduk Jatim yang 97,27 persen mayoritas beragama Islam. Selain itu, di Jatim terdapat ribuan pondok pesantren dan juga masjid," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan dalam tiga tahun terakhir ini kondisi penerimaan negara mengalami stagnan. Hal itu tergambar dari realisasi pajak pemerintah pusat pada 2015 dan 2016 mengalami defisit, masing-masing sebesar Rp 239 triliun dan Rp 250 triliun. Kondisi tersebut juga terjadi di Jatim. Selama tiga tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) stagnan pada posisi sekitar Rp 14 triliun.

Karena itu, ia menilai keuangan syariah sangat dibutuhkan karena Jatim digerakkan oleh uang yang ada di masyarakat. Pakde Karwo menyebutkan uang yang disimpan masyarakat Jatim di bank hanya sebesar Rp 46 triliun, dari total Rp 501 triliun yang beredar di masyarakat. Sisanya, sekitar Rp 327 triliun uang masyarakat yang tidak masuk ke perbankan.

"Dengan kondisi ini, kami mendorong agar masyarakat terutama di pondok pesantren, menyalurkan uangnya melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti Bait Maal wat Tamwil (BMT) untuk kemudian dijembatani ke industri jasa keuangan," kata Pakde Karwo. (njs/dbs)

 

 


Back to Top