Jelang Mudik Lebaran, PT KAI Regional I Sumut Siapkan 70 Kereta Api

gomuslim.co.id- Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri menjadi kegiatan rutin tahunan bagi masyarakat Indonesia. Tradisi pulang kampung ini hampir merata di beberapa wilayah Tanah Air khususnya bagi mereka yang merantau. Hal ini pun menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Baru-baru ini, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara memastikan 70 kereta api siap untuk dipakai pada angkutan Lebaran 2017 karena sudah lolos uji keselamatan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Manager Humas KAI Sumut M Ilud Siregar mengatakan, manejemen KAI memang mengutamakan keselamatan.

Namun meski sudah dinyatakan aman, untuk kenyamanan yang lebih, manajemen melakukan pemeriksaan, perbaikan dan perawatan kereta api itu lagi. “Dari 70 kereta itu, sebanyak 19 kereta di antaranya diperbaiki dan dirawat lagi. Dari jumlah itu, sebanyak 15 unit sudah selesai dan sudah dioperasikan untuk mendukung angkutan Lebaran. Sementara sisanya empat kereta dijadwalkan selesai dalam pekan ini,” ujarnya di Medan, Kamis (01/06/2017).

Perbaikan dan perawatan meliputi interior dan eksterior kereta seperti toilet, pendingin ruangan, pengecatan dan fasilitas pelayanan lainnya. "Dengan rampungya perbaikan dan perawatan 19 kereta api itu, maka 70 angkutan KAI itu semakin dijamin keselamatan dan keamanannya untuk digunakan Lebaran," ujar Ilud

Dia menegaskan untuk kesiapan angkutan Lebaran di tahun 2017 yang jatuh di bulan Juni, KAI sejak Januari memang sudah mulai membenahi segala sarana dan prasarana kereta api. Manajemen mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang dalam angkutan Lebaran sehingga semuanya harus dalam pemeriksaan serius, ujar Ilud.

Dia mengaku hingga pekan ini, pesanan tiket Lebaran sudah mencapai hingga 40 persen dari jumlah kursi yang tersedia sebanyak 6.848 per hari dengan terbanyak untuk H-1 dan H-2 Lebaran.

Sementara itu, di tempat berbeda, PT Jasa Raharja menjamin setiap pemudik lebaran yang menggunakan transportasi angkutan umum telah dilindungi asuransi yang merupakan bagian dari pembelian tiket.

"Termasuk dalam program mudik gratis, asalkan menggunakan jasa transportasi angkutan umum yang sah, sudah pasti diproteksi asuransi," ujar Kepala Cabang PT Jasa Raharja Jawa Timur Muhammad Evert Yulianto.

Dia menjelaskan, dalam program mudik gratis, sebenarnya masyarakat tetap membayar tiket. "Hanya saja yang bayari kan sponsor," katanya.

Dalam pembayaran tiket angkutan umum itulah, Evert memastikan, telah termasuk pembayaran iuran wajib asuransi jasa raharja. "Artinya, ketika terjadi apa-apa, sudah dilindungi oleh asuransi Jasa Raharja," ujarnya.

Tentu, tambah Evert, dalam program mudik gratis, mekanisme pencairan asuransi akan berkoordinasi dengan pihak sponsor yang memberangkatkan. Dia memastikan jika memang terjadi sesuatu pada pemudik di tengah perjalanan, pencairan asuransi tidak akan lebih dari 24 jam.

"Kami siagakan petugas 24 jam untuk memantau kondisi jalan raya melalui aplikasi Integrated Road Safety Management Sistem (IRSMS)," katanya.

Aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian di tiap daerah. "Jadi setiap laporan kecelakaan yang dilaporkan polisi selalu dapat kami pantau," ujarnya.

Dari pantauan IRSMS itulah Jasa Raharja akan segera mencairkan asuransi sudah menjadi hak bagi setiap penumpang.  Dia memastikan tidak lebih dari 24 jam asuransi sudah dapat dicairkan dengan sistem "guaranty letter". "Dengan begitu pasien tidak lagi memikirkan biayanya sampai limit yang ditanggung oleh Jasa Raharja," katanya.

Evert menginformasikan, mulai pukul 00.00 WIB malam ini atau per tanggal 1 Juni, batas limit asuransi jasa raharja naik 100 persen. Dia mencontohkan, biaya perawatan yang akan dibayarkan PT Jasa Raharja naik dari sebelumnya Rp10 juta menjadi 20 juta.

"Untuk korban meninggal dunia, dari sebelumnya kami santuni senilai Rp25 juta, sekarang meningkat menjadi Rp 50 juta," ucapnya.

Selain itu, korban yang mengalami cacat tetap, jika sebelumnya maksimal mendapat santunan jasa raharja Rp25 juta kini naik menjadi Rp50 juta. "Kenaikan 100 persen tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 15/ PMK.10/2017 dan Permenkeu RI nomor 16/ PMK.10/2017 yang keduanya diterbitkan tanggal 13 Februari 2017," katanya. (njs/dbs)


Back to Top