Pemerintah Bakal Tambah Petugas Kesehatan Haji 2017

gomuslim.co.id- Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelar rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI, Senin (05/06/2017). Rapat tersebut membahas persiapan penyelenggaraan haji 1438 H/2017 M khususnya menyangkut kesiapan layanan kesehatan.

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf di Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Tampak mendampingi Menag Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nur Syam, pejabat eselon II Ditjen PHU, dan Karo Umum Syafrizal.

Hasil rapat mempertimbangkan jumlah calon jamaah haji tahun 2017 sebanyak 221.000 orang degan 63 persen masuk kelompok beresiko tinggi. Komisi IX DPR RI mendorong Kemenkes untuk menambah petugas haji melalui pengajuan visa non-haji berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan meningkatkan mobilitas petugas PPIH Bidang Kesehatan Arab Saudi.

Komisi IX juga mendorong Kemenkes untuk mempercepat pemeriksaan kesehatan haji dan pemberian vaksinasi kepada seluruh calon jamaah haji dengan target yang jelas serta melakukan langkah-langkah proaktif sehingga menjangkau seluruh calon jamaah haji sebelum kloter pertama diberangkatkan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek meminta penambahan petugas kesehatan untuk jemaah haji. Penambahan ini untuk menyesuaikan penambahan kuota haji tahun ini, yakni 221.000 orang, dari tahun sebelumnya 168.000 orang.

"Dengan penambahan kuota jemaah haji dari kuota 168.800 tahun 2016 menjadi 221.000 tahun 2017, 63 persen di antaranya adalah jemaah risti (risiko tinggi), beberapa kegiatan perlu dikoordinasikan. Pertama, usulan penambahan petugas kesehatan haji Indonesia, yaitu usulan penambahan 64 orang," kata Nila.

Menurut Nila, penambahan ini dimaksudkan untuk penguatan layanan kesehatan. Salah satunya meningkatkan jumlah ruang rawat inap dari 150 menjadi 250 kamar. "Di sektor khusus, di terminal bus, sekaligus untuk memperkuat pendekatan preventif dan promotif dari gerak cepat di pondokan dan tenda Arminah," ujarnya.

Namun usulan penambahan petugas kesehatan tersebut belum mendapat persetujuan dari Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag). Jumlah petugas kesehatan haji, disebut Nila, justru mengalami pengurangan.

"Bapak Menag, kami memohon maaf kekurangan sebanyak 38 orang yang semula 306 menjadi 268 orang untuk tahun 2017. Petugas kesehatan yang hanya 268 harus melayani 221.000 jemaah haji, akan memperberat kerja para petugas kesehatan haji," tutur Nila.

Pengurangan petugas kesehatan ini akan sangat menghambat kerja cepat dalam pelayanan kesehatan haji. "Menyebabkan distribusi petugas kesehatan di tempat ibadah yang berpotensi mengurangi kecepatan tanggap darurat dalam perlindungan keselamatan haji," tuturnya.

Selanjutnya, Komisi IX DPR RI juga meminta Kemenag bekerjasama dengan Kemenkes untuk memastikan bahwa setiap embarkasi haji dllengkapi dengan perbekalan kesehatan sesuai standar yang telah ditentukan.

Selain itu, guna peningkatan kesehatan haji tahun 2017 di Saudi Arabia, Komisi IX meminta Kemenag dan Kemenkes untuk terus mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak khususnya pihak otoritas kesehatan Saudi Arabia, serta meningkatkan kemampuan petugas PPIH Bidang Kesehatan dalam penanganan jamaah haji sakit dan kondisi darurat. (njs/kemenag/dbs)

 


Back to Top