Inilah Lima Fatwa MUI Tentang Bermuamalah di Media Sosial

gomuslim.co.id- Maraknya kasus bermedia sosial saat ini membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial. Ketua Umum MUI, KH Ma'aruf Amin menjelaskan fatwa ini sebagai pegangan dan acuan, baik itu secara hukum maupun bersifat pedoman.

Asrorun Ni'am Sholeh selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI, berpendapat media sosial memiliki dua sisi. “Pertama sisi positif, digunakan untuk kepentingan kehidupan sosial dan silaturahmi. Kedua sisi negatif, yang dapat memicu pelanggaran hukum dan keresahan sosial,” ujar Ashrorun, saat membacakan Fatwa Hukum Bermuamalah di Media Sosial, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (05/06/2017).

Hal ini dilatarbelakangi oleh media digital yang memiliki nilai pemanfaatan untuk kepentingan silaturahni, kehidupan sosial, dan pendidikan. Akan tetapi di sisi lain memicu keresahan sosial, pelanggaran hukum, dan disharmoni antar sesama dan kestabilan nasional.

Fatwa ini merupakan dasar pemikiran berbagai pihak baik dari para ulama, pemerintah, dan masyarakat luas. "Dari berbagai pihak MUI bertujuan memberikan landasan pemanfaatan medsos dengan baik melalui fatwa ini," kata Ashrorun.

Isi fatwa tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud muamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hablun minannas (hubungan antar sesama manusia) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.

Di dalam Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tersebut juga dijelaskan bahwa setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk :

- Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan

- Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan

- Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup

- Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i

- Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya.

"Kita harus antisipasi agar keadaan negara tidak makin parah. Menjadikan fatwa ini sebagai arahan dan bimbingan berbangsa. Kita ingin menjaga ukhuwah, dan tetap dapat saling mencintai, menyayangi," kata Kiyai Ma'ruf.

Dirinya berharap dengan disahkannya Fatwa Medsosiah tepat di bulan Ramadan, setiap pengguna media sosial dapat menahan diri dari hal-hal yang tidak baik.

"Ramadhan ini waktu yang tepat akan hal ini. Karena kita mampu menahan diri menggunakan medsos dari hal-hal yang tidak baik," tukas Ma'aruf.

Dalam kesempatan ini, MUI memberikan secara simbolik fatwa kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Menkominfo Rudiantara mengapresiasi pemberian fatwa tersebut sebagai rekomendasi kepada pemerintah untuk menjaga dan meminimalisasi penyebaran konten-konten negatif di media sosial. Sementara itu untuk pemberlakukan secara resmi akan mulai ditetapkan pada 13 Mei 2017. (nat/dbs)

 

 


Back to Top