Kemenag Siapkan Keperluan Teknis Badan Pengelola Keuangan Haji

gomuslim.co.id- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah resmi terbentuk beberapa waktu lalu. Merespon hal tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) kini sedang menyiapkan hal ihwal keperluan teknis pelaksanaan tugasnya. Pernyataan ini disampaikan Sekjen Kementerian Agama Nur Syam baru-baru ini.  

“Alhamdulillah, BPKH telah terpilih. Kepres juga sudah. Jadi, untuk sementara, yang kami siapkan adalah kantor dan isinya termasuk staf. Kini, tinggal menyusun struktur organisasi, master plan, SOP dan jobdesc," ujar Nur Syam saat menerima kunjungan BPKH di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (14/06/2017).

Sekjen menawarkan ruangan di gedung Kemenag yang ada di Jalan MH Thamrin sebagai kantor BPKH sementara. "Di Thamrin, lantai 20, ada ruang yang cukup luas dan besar. Mungkin bisa dipakai sementara untuk BPKH," katanya.

Dalam Silaturahim tersebut, Ketua Pansel BPKH Mulya Siregar menyerahkan Kepres BPKH kepada para pengurus BPKH, baik Dewan Pengawas maupun Badan Pelaksana. Serah terima ini disaksikan oleh Sekjen Kemenag yang juga sekretaris Pansel.

Sebelumnya, mewakili Pansel BPKH, Mulya Siregar bercerita tentang proses pemilihan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH yang menguras energi, karena beratnya kerja BPKH. "Dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mumpuni dan berkualitas untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang ini. Yang mau bekerja keras untuk bangsa. "Semoga, yang mendapat amanah, bisa menjadi tim solid," kata Mulya.

Tampak hadir dalam silaturahim ini, Sesditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hasan Fauzi, Dewan Pengawas BPKH: Yuslan Fauzi, Muhammad Hatta, Marsudi Syuhud, Suhadi Setiadi, dan Abdul Hamid Padu.

Hadir juga, Badan Pelaksana BPKH: Hajar Susanto, Rahmad Hidayat, Anggito Abimanyu, Benny Wicaksono, Acep Riyana Jaya Prawira, dan Iskandar Zulkarnain.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan lima anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Di sidang paripurna, seluruh anggota DPR menyepakati hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR.

Pengesahan dimulai dari pembacaan laporan fit and proper test yang disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher. Ali menyampaikan Komisi VIII sudah menjalankan amanat yang disampaikan presiden.

"Selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan haji dan tata cara pemilihan, pengusulan, dan penetapan anggota dewan pengawas BPKH yang mengamanatkan DPR paling lama 20 hari kerja terhitung sejak usulan ditetapkan," ujar Ali.

Ali juga menyampaikan soal rangkaian acara fit and proper test anggota Dewan Pengawas BPKH. Terpilih 5 nama dari 10 nama yang telah disepakati.

"Mengacu pada hasil uji kelayakan dan kepatuhan, rapat pada 26 April melalui pemungutan suara telah memilih dan menetapkan 5. Rinciannya 8 fraksi setuju, sedangkan 2 fraksi Gerindra dan PKS menolak," jelas Ali.

Kemudian, Ali menyampaikan kelima nama anggota Dewan Pengawas BPKH yang baru. Seusai penyampaian, pimpinan sidang Fadli Zon meminta persetujuan peserta sidang. (njs/kemenag)

 


Back to Top