Ini Kata Direktur Indonesia Halal Watch Tentang Manfaat Adanya UU JPH

gomuslim.co.id- Produk halal kini sudah menjadi kebutuhan banyak orang. Tidak hanya untuk muslim, tetapi juga nonmuslim. Dalam beberapa tahun terakhir, justru yang gencar mengembangkan industri produk halal adalah Negara yang muslimnya minoritas, seperti Korea Selatan, Jepang sampai Taiwan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah saat diskusi soal manfaat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Ia menegaskan bahwa UU JPH bukan merupakan mandatory halal yang seakan jadi isu samping yang mencoba mengganggu UU tersebut.

“UU JPH masih sangat minim direspons Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini membuat seakan UU JPH partisan, hanya milik kelompok agama tertentu. Padahal, di era global ini halal sudah menjadi lifestyle, kebutuhan semua orang karena bukan hanya sehat, tapi juga mengandung keberkahan," jelas Ikhsan di Hotel Cikini, Rabu (14/06/2017).

Dia membandingkan banyaknya restoran halal di negara-negara lain seperti Taiwan, dengan sedikitnya restoran di Indonesia. Pasalnya, Indonesia khususnya di Jakarta baru ada setidaknya 33 restoran yang sudah tersertifikasi halal.

Sedangkan, produk halal sedang digandrungi dunia, sehingga sayang sekali jika ada kesalahpahaman tentang UU JPD yang seakan jadi isu agama tertentu. Bahkan, hari ini, UU JPH sampai diajukan yudisial review, padahal akan aktif 2019.

"Seakan mandatory halal, seakan semua produk di masyarakat wajib halal, nah kita (IHW) di MK satu-satunya lembaga yang keberatan dengan uji yudisial review itu," ujar Ikhsan.

Untuk itu, dia berharap, masyarakat tidak salah memahami atas kehadiran UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut. Menurut Ikhsan, UU JPH itu menegaskan kewajiban sertifikasi, tidak sama sekali bagian dari halal mandatory.

Sementara itu, di tempat berbeda, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim mengatakan rangkaian tahapan implementasi Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terus dilangsungkan progresif saat ini.

Beberapa Peraturan Pemerintah terkait regulasi halal juga telah dipersiapkan. “Badan Pelaksana JPH telah dibentuk dengan struktur yang terus bekerja untuk merampungkan implementasi amanat Undang-undang tersebut. Dalam tahap akhir, Kepala (BP-JPH) akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dengan tenggat waktu diproyeksikan pada Oktober 2017 siap launching,” kata Lukmanul Hakim di Global Halal Center Bogor.

Menurutnya, implementasi UU-JPH dengan perangkat regulasinya akan membawa beberapa implikasi dalam tatanan maupun proses sertifikasi halal di Indonesia. “Di antaranya, Fatwa Halal oleh Komisi Fatwa MUI akan menjadi dokumen negara dengan kekuatan hukum secara legal formal dan pasti,“ ujarnya.

Hal ini disebutkan secara eksplisit pada Pasal 1 UU JPH: Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Secara lebih rinci, pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan: Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: (a). sertifikasi Auditor Halal; (b) penetapan kehalalan Produk; dan (c) akreditasi LPH. Dan pada ayat (2) dinyatakan: Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

Dengan pemerkuatan legal formal ini, maka masyarakat konsumen, terutama umat Islam, dapat menjadi lebih nyaman dan memperoleh ketenteraman batin dalam mengkonsumsi produk yang dibutuhkannya. Karena negara hadir secara nyata, melindungi warganya dalam aspek konsumsi yang diperlukan masyarakat.

“Selama ini, Fatwa Halal MUI hanya bersifat rekomendasi bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai syarat yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini BPOM untuk pencantuman label halal di kemasan produk yang diedarkan atau dipasarkan di Indonesia,” imbuhnya. (njs/ihw/dbs)


Back to Top