Jakarta Islamic Center Bisa Jadi Pusat Ekonomi Syariah

gomuslim.co.id- Ekonomi syariah di Tanah Air memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini karena Indonesia merupakan Negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Baru-baru ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno menginginkan Jakarta Islamic Center di Koja, Jakarta Utara, bisa jadi pusat perkonomian syariah.

Ia menilai perlunya terobosan-terobosan baru seperti itu untuk menggeliatkan roda perekonomian di lokasi ini. Hal tersebut disampaikan Sandiaga usai bertemu mantan gubernur DKI Sutiyoso di kediaman Bang Yos di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (19/6/2017) malam dalam acara buka bersama.

Sandi mengaku Bang Yos menitipkan pesan agar ada revitalisasi di lokasi bekas tempat pelacuran Kramat Tunggak tersebut. "Beliau menitipkan agar ada revitalisasi Jakarta Islamic Center menjadi center (pusat) yang bisa mengeluarkan terobosan-terobosan yang bisa menggeliatkan dunia perekonomian, baik syariah maupun tentang ilmu keislaman," ujarnya.

Sandi mengaku mendapat banyak masukan dari gubernur DKI dua periode dari 1997 hingga 2007 tersebut. Selain revitalisasi Jakarta Islamic Center, politikus Partai Gerindra ini juga mengatakan, Bang Yos berharap busway terus disempurnakan menjadi moda transportasi publik yang bisa diandalkan masyarakat.

"Itu (busway) inisiatif dari Bang Yos yang mungkin dulu banyak dipandang sebelah mata. tapi sekarang menjadi urat nadi transportasi warga Jakarta. Itu yang dititipkan, mudah-mudahan kami kami bisa menjalankan amanah," kata Sandi.

Di sisi lain, saat ini pemerintah masih menggodok Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) masih belum terbentuk. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas menyebutkan bahwa komite ini baru dapat sepenuhnya terbentuk pada 2018.

Peneliti Ekonomi Syariah SEBI School of Islamic Economics, Aziz Setiawan menilai komite ini harus segera dibentuk, mengingat urgensinya sebagai lembaga koordinasi untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan (stakeholders) melaksanakan kebijakan akselerasi keuangan syariah sehingga target tercapai.

"Kita berharap tujuan dari komite tersebut untuk menyinergikan upaya pengembangan keuangan syariah yang akan dilakukan oleh semua pemangku kebijakan bisa berjalan dengan baik," ujar Aziz, Senin (19/06/2017).

Selain itu, dia berharap ada terobosan-terobosan kebijakan yang konkret sehingga pasar keuangan syariah semakin besar. Apalagi kenyataan bahwa keuangan syariah Indonesia di tingkat global masih tertinggal padahal Indonesia merupakan negera muslim terbesar.

Menurut Aziz, proses kelembagaan KNKS harusnya lebih cepat karena Perpresnya sudah lama. Apabila Unit Kerja Pembinaan Pancasila bisa dibentuk cepat, seharusnya KNKS yang lebih dulu juga bisa lebih cepat. "Terlebih presiden sudah menyampaikan keinginannya terkait percepatan keuangan syariah dan agar Indonesia memimpin ini sudah lama. Kalau lambat kita makin tertinggal dengan negara-negara lainnya," tutur Aziz.

Dengan adanya KNKS ini, kata Aziz, akan mendorong pangsa pasar perbankan syariah secara signfikan dari posisi saat ini yang hanya 5,18 persen. "Idealnya sesuai dengan harapan banyak stakeholder, dalam lima tahun bisa mencapai minimal 20 persen," katanya.

Dengan pangsa pasar 20 persen, kata Aziz, Indonesia baru bisa sejajar dengan Malaysia dan harapan untuk menjadi pusat atau hub untuk islamic finance secara global bisa lebih terjangkau. (njs/dbs)


Back to Top