Kepres Terbit, Badan Pengelola Keuangan Haji Resmi Beroperasi

gomuslim.co.id- Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Surat Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas (DP) dan Anggota Badan Pelaksana (BP) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan demikian, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah resmi beroperasi. 

Ketua Pansel BPKH Mulya Siregar menyerahkan Kepres BPKH kepada para pengurus BPKH, baik Dewan Pengawas maupun Badan Pelaksana di Kantor Kementerian Agama. Serah terima ini disaksikan oleh Sekjen Kemenag yang juga Sekretaris Pansel BPKH.

"Alhamdulillah, BPKH telah terpilih, Kepres juga sudah. Kini, tinggal menyusun Struktur Organisasi, Masterplan, SOP, dan Job Descriptions," terang Nur Syam, Rabu (14/06/2017) pekan lalu.

Sebelumnya, Mulya Siregar bercerita tentang proses pemilihan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH yang menguras energi, karena beratnya kerja BPKH. "Dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mumpuni dan berkualitas untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang ini. Yang mau bekerja keras untuk bangsa. Semoga, yang mendapat amanah, bisa menjadi tim solid," kata Mulya.

BPKH akan bekerja berdasarkan amanat UU No 34/2014 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut ini daftar nama tujuh Anggota Dewan Pengawas:

  1. Yuslam Fauzi, sebagai Ketua merangkap Anggota
  2. Khasan Faozi, sebagai Anggota
  3. Muhammad Hatta, sebagai Anggota
  4. Marsudi Syuhud, sebagai Anggota
  5. Suhaji Lestiadi, sebagai Anggota
  6. Muhammad Akhyar Adnan, sebagai Anggota
  7. Abdul Hamid Paddu, sebagai Anggota

Sedangkan 7 nama Anggota Badan Pelaksana, sebagai berikut:

  1. A Iskandar Zulkarnain
  2. Acep Riana Jayaprawira
  3. Ajar Susanto Broto
  4. Anggito Abimanyu
  5. Benny Witjaksono
  6. Hurriyah El-Islamy
  7. Rahmat Hidayat

Sebagai tambahan, Kementerian Agama (Kemenag) melakukan masa transisi pengalihan tanggung jawab dana pengelola haji ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnag, Nur Syam mengatakan Kemenag bersama Dewan Pengawas dan Badan Pengelola (BPKH) tengah melakukan koordinasi untuk masa transisi. Kemenag bersama BPKH berkoordinasi untuk menyepakati lokasi kantor, kebutuhan staf beserta pembagian kerjanya.

Kata Nur Syam, salah satu yang tengah menjadi konsentrasi ialah pengalihan dana haji sebesar Rp 93 triliun yang selama ini dalam pengawasan Kemenag menjadi pengelolaan BPKH. Ia mengatakan, terkait anggaran operasional yang dibutuhkan BPKH juga masih perlu dirumuskan.

"Dana yang selama ini dalam pengelolaan Kementerian Agama, kemudian akan dipindahkan. Maka kami perlu melakukan laporan akhir terkait besaran anggaran," katanya.

Nur Syam menuturkan, Badan Pengelola dan Dewan Pengawas BPKH direncanakan segera dilantik. Paling lambat ia bilang, akan dilantik setelah Idul Fitri 2017. Nah setelah dilantik, BPKH dan Kemenag diberikan waktu enam bulan untuk menyelesaikan hal-hal yang telah disebutkan di atas. "Badan Pengelola Keuangan Haji akan secara aktif mulai bekerja pada Januari 2018," ujarnya. (njs/kemenag/foto:setkab)


Back to Top