LPPOM MUI Aceh: Garam Tradisional Perlu Diuji Kehalalannya

gomuslim.co.id- Garam tradisional belum dapat dikatakan 100 persen halal. Hal ini dikarenakan proses produksinya yang belum tentu higienis dan tak 100 persen bebas najis, sehingga tidak terjamin kehalalannya.

Karena itu, pelaku usaha yang memproduksi garam tradisional di Aceh belum seluruhnya mendapat sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh.

Hingga saat saat ini baru satu kelompok tani garam yang memperoleh sertifikat halal dari MPU Aceh, yakni petani garam dengan merek Milhi di Lapang, Kabupaten Aceh Utara.

Kepala LPPOM MPU Aceh, drh Fakhrurrazi MP mengungkapkan garam yang dijual nyak-nyak di pasar atau yang dijajakan kebanyakan tidak halal.

“Saya katakan tidak halal karena saya sudah melakukan survei siang maupun malam ke tempat-tempat pembuatan garam di Aceh, di mana mereka membuat garam di hamparan tanah yang bisa masuk air laut,” ujar Fakhrurrazi.

Menurutnya, kebanyakan lahan yang disiapkan sebagai sentra produksi garam tradisional itu tak diberi pagar pembatas, sehingga pada malam hari di lokasi itu masuk binatang seperti anjing, kambing, maupun sapi. Paginya masuk pula ayam dan bebek. Hewan-hewan tersebut bisa bebas membuang kotorannya di lahan tersebut.

“Anak-anak yang habis mandi pun seenaknya menginjak atau buang air kecil di lahan tersebut. Artinya tidak ada yang bisa menjamin bahwa tanah tempat pembuatam garam itu bebas dari najis,” tandasnya.

Karena proses yang seperti itu tidak memenuhi syarat syar’i, maka MPU Aceh tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal. Menurutnya, saat ini LPPOM MPU Aceh baru mengeluarkan satu sertifikat halal untuk usaha garam rakyat di Aceh, yakni garam dengan merek Milhi yang diproduksi di Lapang, Aceh Utara.

“Petani garam di lokasi ini mampu menjaga kebersihan tempat produksinya, berpagar, bebas dari hewan ternak, dan prosesnya higienis,” katanya.

Sebelumnya, beberapa tahun lalu ada beberapa usaha garam dari Pidie dan Aceh Utara yang mengajukan permohonan agar dikeluarkan sertifikat halal. Namun, saat tim auditor LPPOM MPU Aceh turun ke lapangan, didapati kondisi produksi garam yang tidak memenuhi syarat halal, sehingga sertifikasi pun urung dikeluarkan.

Setelah itu, akhirnya pihak MPU Aceh merangkul petani garam se-Aceh untuk dibina dan disuluh cara memproduksi garam yang halal dan baik (halalan thayyibah). MPU menggelar kegiatan sosialisasi di Banda Aceh dengan menghadirkanl para petani garam. Namun, lanjutnya, hingga Juni 2017 belum ada petani garam yang mengajukan usulan untuk diterbitkan lagi sertifikasi halal untuk produknya. (nat/dbs/foto:merdeka)

 

 


Back to Top