Bahas Roadmap Standar Halal, BPJPH Gelar FGD Bersama Instansi Terkait

gomuslim.co.id- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mematangkan upaya penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Tahun ini, salah satu agenda prioritas dan fokus lembaga resmi pemerintah yang mengurus sertifikat halal ini adalah penyiapan standar halal.

Baru-baru ini, BPJPH menggelar focus group discussion (FGD) bersama instansi terkait untuk membahas roadmap standar halal. Kegiatan yang berlangsung pada 15 - 17 November 2017 di Jakarta ini menghadirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Standardisasi Nasional (BSN), perwakilan Kementerian Perdagangan, Perguruan Tinggi, LPPOM MUI, dan beberapa instansi lainnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi BPJPH, Nifasri menyampaikan poin-poin penting tentang UU JPH. Menurutnya, standar diperlukan sebagai pedoman bagi semua stakeholders halal agar bisa memenuhi jaminan produk halal di Indonesia. "Penyusunan standar dalam penyelenggaraan JPH menjadi salah satu tugas BPJPH," ujar Nifasri.

Dalam penyusunan standar halal, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BSN. Hal ini sesuai amanat  UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Kesesuaian, bahwa BSN menjadi lembaga yang berwenang dalam penetapan standar.

Selain BSN, koordinasi dengan MUI juga dilakukan. Menurut  Nifasri, koordinasi dengan MUI utamanya dalam ruang lingkup syariah. "Kami saat ini terus maraton menyiapkan standar untuk penyelenggaraan JPH", tandasnya.

Sebelumnya, BPJPH memastikan sertifikasi halal suatu produk tidak akan lebih dari 60 hari. Dalam pelaksanaan sertifikasi, BPJPH akan bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI.

Sukoso, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menuturkan kehadiran BPJPH merupakan amanat dari UU No.33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan PMA No. 42/2014, badan ini merupakan satuan kerja setingkat eselon I di Kementerian Agama.

“Untuk memeriksa produk pada saat proses sertifikasi, dibutuhkan LPH untuk memastikannya. Proses sertifikasi di BPJPH sudah diatur dalam peraturan sehingga tidak lebih dari 60 hari sertifikat halal sudah diterbitkan," ujarnya.

Sukoso menuturkan latar belakang kehadiran sertifikasi halal ialah negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan prouduk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Kewajiban itu tidak hanya untuk masyarakat muslim semata, tetapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Dia menjelaskan kerja sama dengan LPH wajib dilaksanakan karena akan berperan sebagai lembaga yang memastikan produk halal. "Kecuali bila ada hal-hal yang perlu pendalaman, itu dapat dilakukan oleh BPJPH,” jelasnya. (njs/kemenag/foto:bpjph)

 


Back to Top