Gandeng Kemenag, Departemen Perdagangan Amerika Ajak Kerjasama Sertifikasi Halal

gomuslim.co.id- Kementerian Agama RI menerima kunjungan utusan Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada Jumat (02/02/2018) lalu. Pada kesempatan tersebut kedua belah pihak membahas tentang sertifikat halal dan berencana menjajaki kerjasama.

Kedatangan Wakil Asisten Sekretaris Departemen Perdagangan Amerika Serikat untuk wilayah Asia Diane Farrell bersama tim diterima langsung Sekjen Kementerian Agama Nur Syam, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso beserta jajaran lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Diane Farrel menyinggung soal waktu mulai diberlakukannya sertifikasi halal oleh BPJPH. Hal tersebut disampaikan karena pihaknya ingin memastikan bahwa produk-produk Amerika telah sesuai dengan standar sesuai dengan undang-undang yang berlaku ketika proses sertifikasi halal sudah resmi dilakukan oleh BPJPH.

Menjawab pertanyaan Diane, Kepala BPJPH, Sukoso menyatakan bahwa BPJPH akan resmi beroperasi pada 17 Oktober 2019 mendatang. Hal ini, kata dia, disebabkan Perpres JPH yang belum ditandatangani oleh Presiden, sehingga BPJPH belum dapat mengimplementasikan UU No. 33 Tahun 2014.

Sukoso menjelaskan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan tahap-tahap sertifikasi halal serta sistem teknologi informasi yang mendukung sertifikasi halal. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sedang gencar memperkenalkan BPJPH kepada para stakeholder dan menyusun rencana nota kesepahaman (MoU) dengan negara-negara yang memasarkan produknya di Indonesia.

"MoU dengan negara-negara lain sangat diperlukan, karena sistem dan standar kehalalan suatu produk di suatu negara terkadang berbeda dengan sistem dan standar halal yang diterapkan di Indonesia," kata Sukoso.

Lebih lanjut, Sukoso menuturkan bahwa selain pencantuman label halal, untuk produk non halal juga wajib mencantumkan label non halal. Hal demikian dimaksudkan untuk melindungi konsumen.

Menurut Sukoso, jika label non halal tidak tercantum pada kemasan produk, hal ini akan membuat konsumen bingung, karena tidak semua konsumen mengerti istilah-istilah yang tercantum dalam komposisi suatu produk. “Terkait kisaran biaya untuk mengurus sertifikasi halal, saat ini kami masih menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA) yang akan mengatur prosedur sertifikasi halal,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Nur Syam menyarankan agar pihak AS sudah mulai mengidentifikasi produk-produknya agar dapat didaftarkan untuk memperoleh sertifikasi halal pada tahun 2019 mendatang dan mulai menyiapkan poin-poin yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).

"Kita masih punya waktu satu tahun karena pada 17 Oktober 2019 mendatang semua produk yang masuk ke Indonesia harus memperoleh sertifikat halal," ungkapnya. (njs/kemenag)


Back to Top